Jakarta – Pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian ESDM pada 7 Maret 2017. Para pekerja masih meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan negosiasi dengan PTFI tanpa merugikan kepentingan pekerja.
 |
| PT Freeport Indonesia Sumber : www.kumparan.com |
Juru Bicara GSPF Virgo Solossa alias Maikel menuturkan kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2017 membuat Freeport tidak bisa mengekspor mineral olahan (kosentrat). Hal itu membuat Freeport terpaksa menghentikan ekspor mereka hingga 19 Januari 2017. Freeport dapat mengekspor mineral mereka asalkan sudah mendapatkan izin ekspor dan mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Para karyawan PTFI telah meminta agar Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM mau menemui mereka dan melakukan dialog langsung dengan mereka, jika tidak mereka tidak akan terus melanjutkan aksi mereka hingga tuntutan dipenuhi.
Bupati Mimika Papua Eltinus Omaleng dalam wawancara dengan Republika.co.id, menuding kedatangan buruh yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) itu dibiayai oleh PT Freeport untuk menekan pemerintah. Biaya perjalanan dari Mimika ke Jakarta ditaksir Rp4 juta per orang, yang belum termasuk dengan biaya akomodasi. Ia juga bahkan menyebut aksi tersebut sebagai aksi bayaran yang bukan dilakukan oleh karyawan PTFI.
Pihak pekerja membantah tudingan tersebut. Mereka melakukan aksi karena dorongan hati sendiri yang memperjuangkan nasib mereka. Frederikus Magai sebagai kordinator aksi yang mengatakan bahwa para aksi ini adalah gabungan dari para karyawan yang sudah dikenai PHK dan yang masih bekerja sebagai karyawan.
Dana untuk akomodasi aksi ini didapatkan dari penggalangan dana para karyawan yang patungan masing-masing karyawan Rp 500.000 dan aksi ini menggunakan gerakan dengan sebutan ‘Sepuluh Ribu Sumbangan’, bahkan ada yang memberikan lebih untuk aksi solidaritas ini.
Total dana yang terkumpul sebesar Rp 180 juta dan juga ada yang rela mengajukan cuti demi mengikuti aksi ini. Menurut pihaknya, meskipun berangkat menggunakan pesawat perusahaan mereka tetap membayar tiket pesawat itu.
