Jakarta – Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jumlah total dana kelola BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2016 mencapai Rp 259 triliun. Bahkan pada tahun 2017, dana kelola ditargetkan mencapai Rp 296 triliun.
 |
| Foto ilustrasi. Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id |
Sejumlah buruh menilai dana BPJS harus diawasi bersama agar jangan sampai dikorupsi. Buruh asal Cirebon, Joko Ismanto, mengatakan perlunya pengawalan agar implementasi pelayanan BPJS berjalan dengan baik.
“Intinya yang bisa kita lakukan adalah ketika ada rakyat yang sakit terutama orang lemah dan awam terhadap regulasi SJSN harus mendapatkan pelayanan terbaik tanpa mengeluarkan biaya,” ujar buruh asal Cirebon ini.
Peningkatan pelayanan rumah sakit juga harus menjadi prioritas BPJS karena masih banyak kasus pasien BPJS ditolak di rumah sakit dengan alasan kamar penuh dan lain sebagainya. “Seharusnya ada transparansi dari pihak rumah sakit dan BPJS,” kata buruh asal Cikarang, Hepi Yanuar.
Senada dengan Hepi, Putra Manda, peserta BPJS asal Cikarang yang kini sedang menderita penyakit jantung juga mengeluhkan layanan BPJS. Putra menderita penyakit jantung koroner yang harus dioperasi dengan biaya perkiraan sekitar Rp100 juta.
“Memang semua gratis, tapi untuk penyakit berat seperti saya yang sakit jantung masih harus menunggu lama untuk giliran operasi. Dokter saya bilang kalau mau cepat ya jadi pasien umum,” keluhnya.
BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2017 menargetkan jumlah peserta sebanyak 25,2 juta tenaga kereja penerima upah maupun non penerima upah. Saat ini, portofiolo yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan berbentuk instrumen obligasi, saham, deposito, dan reksadana. Dan komposisi terbesar adalah surat utang yang khususnya adalah utang negara. Persentase Surat Berharga Negara (SBN) mencapai sekitar 52%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 65% merupakan total aset BPJS Ketenagakerjaan.
Dirut BPJS Agus Susanto bersama anggotanya akan membagi-bagi peserta ke semua wilayah termasuk Jakarta Selatan. Ia pun juga menjelaskan bahwa jumlah total dana kelola BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2016 telah mencapai Rp 259 triliun. Pihaknya menargetkan untuk tahun 2017, dana kelola bisa mencapai Rp 296 triliun.
BPJS juga memiliki kantor baru di Kebayoran Baru yang baru saja diresmikan agar dapat meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pekerja yang berada di Jakarta Selatan.
“Kami berharap seluruh pekerja di Jakarta Selatan dan sekitarnya mendapatkan jaminan sosial, baik itu pekerja yang menerima upah atau bukan penerima upah seperti pekerja sektor informal. Termasuk pekerja asing yang sudah bekerja minimal 6 bulan di sini,” kata Agus Susanto sebagai Dirut BPJS seperti dikutip dari Wartakota.
Selain itu, harapan Agus juga kepada para pemimpin perusahaan untuk tidak melakukan penyelewengan terhadap BPJS dan mendaftarkan semua karyawannya untuk menjadi peserta BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya.
Dengan begitu, karyawan akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena BPJS inilah yang dapat menjadi dorongan karyawan untuk hidup lebih produktif lagi. Apalagi, BPJS ini juga telah ditentukan oleh peraturan dalam perundang-undangan sebagai hal yang bersifat wajib.
