Solidaritas.net, Bekasi – Sampai hari terakhir dilakukannya mogok nasional, 27 November 2015, pemerintah seperti tak bergeming atas tuntutan buruh. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai justru mengkritik aksi buruh. Ia menilai, demo buruh hanya membuat jalanan macet.
Bekasi
Aksi mogok kerja di hari terakhir dilakukan buruh dengan cara mendatangi Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Aksi berjalan kondusif dan tertib. Buruh juga melakukan aksi teatrikal dengan memunculkan ‘pocong’ di mogok kerja hari ke empat, di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Namun, tuntutan buruh tak direspon.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang sedang meresmikan acara Call Center Simpul Emas di lobi Kantor Bupati, malah pergi begitu saja. Setelah melihat ribuan buruh memenuhi lapangan, tiba-tiba Neneng mendadak pergi.
Pada mogok nasional hari terakhir ini, perwakilan FSPMI Bekasi, Amir Mahfuz mengatakan, pasca mogok nasional buruh se-Bekasi menunggu instruksi pusat. Untuk melanjutkan perjuangan penolakan PP Pengupahan, buruh juga sedang mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi.
![buruh bekasi di kantor bupati bekasi](http://web.archive.org./web/20231207195310/https://i0.wp.com/solidaritas.net/wp-content/uploads/2015/11/buruh-bekasi-di-kantor-bupati-bekasi.jpg?resize=600%2C343)
Batam
Ribuan Buruh memenuhi Jalan Panbil Mukakuning menuju Batam Centre. Kedatangan buruh cukup membuat arus lalu lintas di Simpang Kabil teganggu, bahkan sempat berhenti pengendara sejenak karena para buruh lewat. Buruh bergerak tidak serentak tetapi bertahap. Sebagian sudah bergerak dan sebagian lagi baru muncul. Buruh dari arah Mukakuning ke Batam Centre bergerak lima tahap.
Di sela-sela aksi unjukrasa yang dilakukan ribuan buruh, Kapolresta Barelang Kombes Pol Asep Safrudin sempat menegur para buruh untuk tidak berlebihan dalam melakukan aksinya. Ia mengancam, apabila kasi dilakukan secara berlebihan maka pihaknya akan menangkap buruh.
“Kalian jangan berlebihan ya. Nanti kau pun kutangkap,” kata Asep, dilansir dari Tribunnews.com.
Selain melakukan unjuk rasa, Buruh juga menandatangani kain sepanjang 10 meter yang dibentangkan di aspal jalan.
Banda Aceh
Puluhan demonstran yang datang dari sejumlah wilayah di Aceh dan tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh, melancarkan aksi demo ke Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (27/11) pagi. Kedatangan demonstran meminta Pemerintah Aceh memperhatikan nasib mereka yang dibayar dengan upah murah dan tak layak.
Selain menuntut pemerintah mencabut PP Pengupahan, massa juga mendesak Pemerintah Aceh menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, untuk tahun 2016 sebesar 25 persen dari Rp 1.900.000 menjadi Rp 2.375.000. Kehadiran buruh itu disambut oleh Anggota DPRA, Bardan Sahidi. Namun, demonstran itu memilih berorasi terlebih dulu diawali oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Syaiful Mar.
Bogor
Ribuan buruh di Bogor kembali berdemo di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, dan bilangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Menurut ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor, Budi Mudrika, usai berdialog dengan perwakilan buruh dan dinas terkait, kata Budi, walikota berjanji akan membuatkan rekomendasi agar PP 78 Tahun 2015 dikaji ulang.
Saat itu Kepolisian Resor (Polres) Bogor mengerahkan sedikitnya 650 personel untuk mengawal demo buruh di Lapangan Tegar Beriman. Ratusan personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi pusat pengamanan. Polisi juga mengawal buruh yang bergerak dari titik kumpul di wilayah sentra industri, mulai dari wilayah timur Bogor yang meliputi Gunungputri dan Citeureup hingga Sukaraja dan Cibinong.
![demo buruh bogor 27 november 2015](http://web.archive.org./web/20231207195310/https://i0.wp.com/solidaritas.net/wp-content/uploads/2015/11/3-Kawal-Demo-Buruh-Ratusan-Polisi-Disiagakan-642x400.jpg?resize=600%2C374)
Serang
Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja kembali menggeruduk Kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KPPPB) Kota Serang. Buruh menuntut Gubernur Banten Rano Karno harus merevisi UMK kabupaten dan kota se-Banten. Massa buruh juga mengancam memboikot Pilkada Banten dan tidak akan membayar pajak.
“Ketika butuh suara, Rano datang ke rumah kita. Namun ketika kami butuh kesejahteraan tapi Rano tak mau melakukan. Untuk itu, mari kita boikot pilkada mendatang. Kita pun tak perlu membayar pajak, karena bukan kita yang menikmati,” ujar Kordinator aksi dari KSPI Tangerang Raya, Ardi
Pantauan poskotanews.com di lokasi, ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), hingga pukul 15.45 WIB, masih menggelar aksi di gerbang KPPPB. Namun, belum ada tanda-tanda Rano Karno maupun instansi terkait mau menerima perwakilan buruh.
Sementara ratusan aparat gabungan Polres Serang, Polda Banten dan Brimobda Banten dibawah kendali AKBP Nunung Syaifuddin terus mengawal jalannya aksi. Mengantisipasi agar tidak masuk areal pendopo, aparat kepolisian memasang kawat berduri.