Munisipalisme Libertarian

Judul : Politik Ekologi Sosial – Munisipalisme Libertarian

Penulis : Janet Biehl

Penerjemah : Setiaji Purnasatmoko

Penerbit : Daun Malam

Cetakan : Cetakan Pertama, 2016

Tebal : 300 halaman

Edisi Asal : The Politics of Social Ecology – Libertarian Municipalism. Montreal : Black Rose Book, 1998

Membaca buku setebal 300 halaman ini, menurut hemat saya, bukanlah perkara mudah. Hal demikian diakibatkan karena kepala kita sudah terlanjur dijejali dengan pemahaman “sesat” tentang politik. Banyak di antara kita yang mungkin sudah terlalu alergi dengan kata “politik”. Politik menyem-pit pemaknaannya menjadi sekedar datang ke tempat pemungutan suara untuk memlih wakil-wakil di parlemen, atau dengan kata lain, ikut pemilu. Seperti kata anarki yang telah terdistorsi maknanya menjadi sekedar kekacauan. Singkatnya, kita telah menjadi sinis dengan politik—karena terlibat dalam politik berarti membiarkan para pemimpin dan wakil-wakil rakyat itu menentukan hidup kita, menentukan apa yang baik dan buruk bagi kita. Tidak lebih.

Beberapa kalangan bahkan memaknai bahwa politik adalah terlibat dalam kepartaian, ikut kontestasi pemilu, masuk dalam birokrasi negara untuk kemudian melakukan perubahan dari atas ke bawah (top down). Politik seperti ini bukan sesuatu yang murah dan mudah menurut para pengamat politik. Untuk terlibat dalam politik, setidaknya harus memiliki tiga modal, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Ketiga modal ini dibutuhkan untuk memperoleh dukungan suara dari rakyat.

Namun demikian, membaca buku Politik Ekologi Sosial ini membuka kembali pandangan kita yang telah samar-samar tentang politik. Secara gamblang, Murray Bookchin mem-bedakan antara politik dan kenegaraan (statecraft). Sebelum kemunculan negara-bangsa berabad-abad lalu, politik dipahami sebagai aktivitas warga dalam sebuah badan publik yang diberdayakan dan dilaksanakan bersama melalui institusi-institusi partisipatif, bukan melalui institusi-institusi birokratis dan para profesional sehingga membuat masyarakat pasif dalam politik. Kenegaraan meng-andaikan warga sebagai entitas amatir yang tidak mampu mengurusi masalah politik.

Secara historis, politik telah dikem-bangkan oleh masyarakat Athena kuno pada pertengahan abad ke lima sebelum masehi. Demokrasi face to face (berhadap-hadapan) dalam polis Athena merupakan tradisi yang dibangun di atas semangat partisipatif dalam komunitas. Praktik demokrasi langsung ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat Athena untuk memikirkan dan menyelesaikan sendiri masalahnya secara mandiri. Rapat-rapat warga hampir setiap minggu digelar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Setiap pria dewasa di Athena waktu itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk terlibat dalam majelis warga dan rapat-rapat warga. Institusi berupa majelis warga memungkinkan politik menjadi luas dan berlangsung terus menerus.

Meski demikian, gambaran historis demokrasi langsung di Athena sangatlah jauh dari ideal. Patriarki dan perbudakan masih terjadi dan merusak praktik-praktik demokrasi langsung warga. Akan tetapi, munisipalisme libertarian mengambil yang baik dari praktik demokrasi langsung di masa lalu untuk membentuk sebuah bidang politik yang tidak bersifat parlementer, tidak birokratis, tidak tersentralisasi, melainkan demokratis dan politis. Dengan berbasis pada masyarakat demikian itulah budaya politik yang kaya akan tumbuh subur.

Pembedaan antara politik dan ke-negaraan ini sangatlah penting. Secara sederhana, politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah sendiri secara mandiri melalui institusi-institusi partisipatif yang dibangun sendiri oleh warga berdasar kebutuhannya. Sedangkan, kenegaraan adalah adanya kekuasaan atas segelintir elit terhadap massa. Massa yang kita sebut sebagai rakyat ini, entitas yang telah terpasifikasi oleh negara hanya dibuat sibuk untuk mengurusi urusan pribadinya, menjadi acuh dengan kondisi sosial dengan menyerahkan kepengurusannya kepada negara.

Karena besar dan meluasnya hegemoni negara ini, makna dasar politik memang menjadi kian mengabur, menjadikan warga sebatas objek politik bukannya subjek politik yang dinamis. Kepasifan warga dalam politik membuatnya tercerabut dari komu-nitas, tidak memiliki kekuatan, dan sendirian dalam masyarakat massa yang kurang bermanfaat baginya sebagai makhluk politik, menurut Bookchin. Hal demikian semakin menjauhkan warga dalam ranah politik, enggan terlibat aktivitas yang menentukan kelangsungan hidupnya sendiri dan komunitas masyarakat lebih luas. Inilah keberhasilan negara menjauhkan warga dari politik. Semakin warga menjauh dari politik, negara akan semakin mudah menentukan hidup kita.

Dengan demikian, negara telah berhasil membuat kita menjadi pasif dan apolitis dalam artian yang sesungguh-nya, yakni memilih untuk menyerah-kan hal-hal yang berkaitan tentang hidup kita kepada institusi negara. Sampai-sampai untuk urusan yang paling privat, misalnya soal perkawinan dan reproduksi, kita menyerahkannya kepada negara.

Pada titik ini, pemikiran Bookchin menjadi sangat penting. Bagaimana mengembalikan politik ke basis sebenarnya, yakni warga dan komunitas. Gagasan Munisipalisme Libertarian yang diusung Bookchin berupaya membangun dan mengem-bangkan demokrasi langsung lokal (munisipal), yakni bahwa warga membuat keputusan-keputusan bagi diri mereka sendiri dan komunitasnya. Namun penting kita pahami bahwa, gagasan yang dimaksud Bookchin bukanlah dalam kerangka negara. Munisipalisme Libertarian justru sangat bertentangan dengan negara.

Mengapa Munisipalisme Libertarian bertentangan dengan negara? Munisipalisme Libertarian menolak gagasan konvensional bahwa negara-negara dewasa ini adalah demokratis. Gagasan bahwa negara modern saat ini adalah demokratis hanya merupakan retorika narsistik untuk menutupi kelemahan negara itu sendiri. Negara merupakan institusi koersif yang bersifat memaksa. Negara memiliki logika tersendiri untuk memper-tahankan kuasa dan kedaulatannya

Dalam pandangan kalangan liberal dan konservatif, negara diperlukan untuk menjaga tatanan sosial yang teratur. Melalui perangkat represifnya yaitu polisi dan tentara, Negara mampu membuat warganya untuk tunduk dalam aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban sosial. Sebagian kalangan ini malah menilai bahwa negara adalah berkah dan pendorong majunya peradaban. Demokrasi dalam pandangan kalangan liberal dan konservatif adalah demo-krasi perwakilan. Warga adalah para amatir yang tidak mampu mengambil keputusan secara menyeluruh, makanya diperlukan profesional-profesional yang mampu mengatur dan menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh para amatir tadi.

Sementara pada kalangan Kiri, mereka keliru dalam membaca ciri-ciri khusus negara. Mereka cenderung meng-anggap negara sebagai refleksi dominasi kelas dan pada saat yang sama sebagai alat yang tepat  untuk dimiliki dan digunakan demi kepentingan kelas pekerja. Negara yang dimaksud adalah Negara yang dikuasai oleh segelintir birokrat partai yang mengontrol masyarakat dengan mengatasnamakan kelas pekerja. Yang mesti dipahami adalah bahwa Negara memiliki logikanya sendiri, yaitu memper-tahankan kekuasaan dan kedaulatan-nya. Dengan sendirinya negara akan memproteksi diri dari anasir-anasir buruk yang mengancam dan meng-ganggu eksistensinya. Kesalahan dalam menganalisa dan mencermati Negara pada akhirnya akan mengekal-kan dominasi, seperti yang telah terjadi dalam babakan sejarah.

Sementara itu, Munisipalisme Libertarian mengembangkan demo-krasi langsung dimana warga terlibat langsung (face to face) untuk menyelesaikan masalahnya. Munisipalisme Libertarian tidak lagi membutuhkan elit-elit yang akan mewakili rakyat, tidak ada seorang pemimpin yang memiliki kuasa untuk menentukan hidup yang lainnya, melainkan berupa delegasi yang dipilih munisipal (lokal atau komunitas) yang bisa di-recall oleh warganya. Negara tak perlu lagi ada ketika warga menjadi politis.

Pada akhirnya, sebagai sebuah gagasan politik, gagasan Bookchin dalam buku ini perlu menjadi perhatian serius dan pendiskusian lebih lanjut, kemudian mengelaborasinya dengan peng-alaman-pengalaman di tempat kita berpijak untuk menciptakan alternatif-alternatif rasional untuk mengeliminasi negara dan mengembalikan politik ke tangan warga.][

Tawakkal
* Penulis adalah anggota Perhimpunan Merdeka