Cindy Yang

Soekarno (Bab Yang Hilang)

• Report rights infringement
• published: 13 Nov 2015
• views: 1319

Betapa dekatnya Soekarno dengan Tjokro, diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adam yang kemudian dibukukan dalam Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, di mana Soekarno saat berguru dengan Tjokro duduk dekat kaki Tjokro, mendengarkan intonasi perkataannya dan gerak tangannya, dan itu kemudian dijadikan cermin oleh Soekarno dalam gaya pidatonya selama menjadi tokoh PNI hingga sebagai presiden. Kelahiran PNI itu sendiri, tak lepas dari pengaruh Tjokro. Tjokro bahkan mengatakan kalau SI berasaskan Islam, maka perlu ada partai yang berasaskan kebangsaan. Keduanya, Islam nasionalis dan nasionalis Islam, bisa bergandeng tangan sama-sama menentang penjajahan Belanda. Dari sinilah inspirasi Soekarno mendirikan PNI, dan melahirkan ide Marhaenisme di mana kemudian SI dan PNI sama-sama bersikap non-kooperatif dengan Belanda. Sayang Tjokro tak sempat melihat sepak terjang Soekarno dengan PNI-nya, karena dia wafat pada 17 Desember 1925 dan dua tahun kemudian (1927) PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia baru berdiri yang dalam Kongres Nasionalnya yang pertama (1928) partai ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Perjuangan Soekarno dengan PNI-nya tidak pernah lepas dari empat pokok ajaran HOS Tjokroaminoto. Teori-teori tentang demokrasi dan sosialisme yang dikembangkan Soekarno dan bernuansa Islam, juga berasal dari ajaran Tjokro. Disini kembali terlihat betapa luas wawasan politik Tjokro dalam melihat masa depan bangsa dan negaranya yang sedang terjajah agar bisa merdeka. Bahkan rakyat ketika itu menyebutnya, Tjokro itulah Ratu Adil yang telah turun ke bumi. Tetapi Tjokro menolak anggapan ini. Menurutnya, Ratu Adil bukanlah sosok manusia, melainkan suatu ide, yakni ide sosialisme. Ide yang berlandaskan demokrasi dan nasionalisme yang diilhami oleh ajaran Islam. Seperti disebut pada pokok petama ajarannya: Islam adalah agama yang mengajarkan demokrasi. Bahwa Tjokro menghendaki terjadinya proses intelektualisasi dan pendidikan moral, itu sudah tertuang pada pokok kedua: Islam merupakan dasar pokok bagi pendidikan moral dan intelektual. Bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri urusan keagamaan yang merupakan urusan pribadi dan tidak menjadikan agama sebagai dasar negara karena itu akan melahirkan diskriminasi dalam masyarakat Indonesia yang plural, telah tertuang pula pada pokok ketiga: Pemerintah Hindia-Belanda tidak perlu ikut campur dalam bidang agama dan tidak membangun diskriminasi. Dalam hal ini Tjokro menuangkan pokok pemikirannya yang ketiga bukan karena pemerintah Hindia-Belanda itu didominasi oleh orang-orang yang beragama non-Islam, tetapi karena campur tangan negara dalam keagamaan memang bisa menimbulkan perpecahan nasional. Dalam hal ini tidak berarti umat Islam tidak boleh ikut terlibat dalam urusan politik. Justru itu sudah tertuang dalam pokok pikirannya yang keempat: Rakyat perlu diberi kesempatan berpartisipasi dalam politik. Soekarno mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran Tjokroaminoto yang sudah menjiwainya itu antara lain dengan menyebutkan tidak perlunya negara mengatur persoalan agama dan agama mengatur persoalan negara. Sebab meskipun agama dipisahkan dari negara, tidak berarti agama akan dikesampingkan dalam kehidupan kenegaraan. Juga tidak mungkin keputusan-keputusan politik negara akan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut masyarakat, apabila lembaga parlemen yang mengeluarkan keputusan-keputusan itu beranggotakan orang-orang yang yakin akan kebenaran ajaran agamanya (lihat juga: Ahmad Suhelmi: 1999). Petikan dari HD. Haryo Sasongko "Kerukunan Beragama, Daulat Politik dan Kereta Reformasi" http://www.rumahpeneleh.or.id/2015/09/tjokroaminoto-soekarno-dan-ratu-adil.html