Grand Theft Auto V

Kompak Tolak Bayar Listrik, Satu Desa di PALI Menunggak Rp 2 M Tagihan Listrik PLN

• Report rights infringement
• published: 30 Oct 2017
• views: 54

Laporan Video Wartawan Sriwijaya Post, Rahmad Zilhakim SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Belum optimalnya layanan PT PLN (Persero), sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, khususnya di daerah Kabupaten PALI membuat masyarakat kecewa. Listrik byar pet (sering padam), subsisi dicabut mengakibatkan tagihan membengkak. Kondisi ini diperparah harga karet anjlok sehingga tunggakan membengkak, dan warga pun menolak membayar listrik. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di Sumsel yang merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muaraenim yang disahkan 11 Januari 2013 melalui UU No 7 tahun 2013, dengan wilayah otoritas mencakup Kecamatan Abab, Penukal, Penukal Utara, Talang Ubi dan Tanah Abang. Di daerah ini, tercatat memiliki tunggakan listrik terbesar hingga tembus di angka Rp 24-25 miliar. Bahkan, sangat fantastis, satu pelanggan tercatat menunggak hingga 33-88 bulan dan satu desa menunggak hingga Rp 2 miliar lebih. Di salah satu desa, persentase warga yang tidak mau bayar hingga mencapai 80 persen. Bahkan, warga yang menolak membayar listrik beralasan solidaritas antar tetangga. "Jika tetangga tidak bayar, kami juga tidak bayar," ujar seorang warga. Kades Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI, Achmad Lakoni saat ditemui membenarkan jika sebagian besar warganya menunggak tagihan listrik. Bahkan untuk di desanya, 80 persen penduduknya tidak membayar listrik dengan berbagai macam alasan, seperti faktor ekonomi, kurang puas dengan pelayanan PLN yang sering byar pyet dan sebagainya. Namun bagi masyarakat yang rajin membayar tentu merasa dirugikan akibatnya PLN sering byar pet. "Saya kurang tahu penyebab byar pet. Mungkin karena faktor ini masyarakat banyak yang tidak bayar. Kurang sosialisasi soal gangguan teknis," ujar Lakoni. Dikatakan Lakoni, penyebab banyaknya yang menunggak, selain akibat faktor ekonomi, juga ada sebagian kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar serta ketegasan PLN dalam menerapkan aturan. Dahulu, pihak PLN sudah memberikan solusi kepada masyarakat yang mempunyai tunggakan dengan memberikan kemudahan dalam hal pembayaran yakni mencicil, namun sepertinya tidak berjalan dengan semestinya.