Anggota TNI Dikeroyok Satpol PP

• Report rights infringement
• published: 03 May 2016
• views: 247196

BANJARMASIN – Pembongkaran rumah terakhir di RT 4 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, berlangsung ricuh. Ahli waris pemilik rumah yang berada persis di bawah oprit Jembatan Sungai Andai III itu tak terima dengan bongkar paksa yang dilakukan puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Aksi saling dorong terjadi antara anggota Satpol PP dan ahli waris pemilik rumah. Bahkan, salah seorang ahli waris pemilik rumah yang berpakaian TNI mencoba menghentikan pembongkaran tersebut. Namun, Satpol PP tetap bersikeras melakukan pembongkaran. Anggota TNI bernama Arjani itu sempat menghampiri dan merangkul Kasat Pol PP Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik. Kejadian itu membuat suasana bertambah panas. Anggota Satpol yang tak terima pimpinannya dihampiri anggota TNI tersebut langsung melumpuhkan dan memeganginya. Untuk mengantisipasi situasi agar tak memanas, sebanyak 15 anggota Sabhara Polresta Banjarmasin didatangkan untuk mengamankan lokasi. Seorang perempuan yang menghuni rumah tersebut juga mencoba menghentikan dengan memberikan telepon genggam miliknya kepada Kabid Tibum Satpol PP Kota Banjarmasin, Apiluddin Noor. “Ini ngomong nah, ngomong! Mana ketuanya?” teriak wanita tersebut kepada Apilluddin Noor. Rupanya perempuan tersebut menghubungi keluarganya di Jakarta yang merupakan perwira TNI. Ia mencoba mempengaruhi Satpol PP dengan menghubungi keluarganya tersebut lewat telepon. “Mereka mencoba menghentikan dengan menghubungi keluarganya yang merupakan perwira TNI di Jakarta. Namanya tugas ya saya teruskan saja,” ujar Apilludin. Hal serupa juga ditimpali oleh Ichwan. “Tak ada urusan, namanya tugas mau siapapun tetap saya bongkar,” tegasnya. Bahkan, Ichwan pun mengaku sempat diintervensi oleh keluarga pemilik rumah sebelum pembongkaran. Ahli waris pemilik rumah menolak pembongkaran karena merasa uang ganti rugi yang diberikan pemko dinilai terlalu kecil. Lima orang anak almarhum pemilik rumah yang menjadi ahli waris meminta ganti rugi Rp3 juta per meter persegi, sedangkan angka yang disetujui oleh pemko hanya Rp1,8 juta per meter persegi.Total ganti rugi yang diminta ahli waris adalah Rp2 miliar, sementara pemko hanya menyanggupi Rp950 juta. Menurut Edo, salah satu ahli waris pemilik rumah, Satpol PP tidak pernah memberikan surat resmi kepada keluarganya. Dikatakannya, Satpol PP hanya menempelkan pemberitahuan di depan rumah. “Kalaupun tidak bisa ditawar mestinya ada pemberitahuan sebelumnya. Secara prosedur saja sudah salah. Kami masih belum setuju, eh sudah dibongkar saja. Kami baru minta ke kecamatan untuk menunda,” jelasnya. Pernyataan Edo ditimpali saudaranya Nana. Menurut Nana, pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumya. Dijelaskannya, rumah itu merupakan warisan orang tuanya kepada dirinya dan empat saudaranya. Sebagai salah satu ahli waris, ia dan bersama saudaranya merasa belum pernah menyetujui pembongkaran “Memang sedang bermasalah dan masih sengketa. Tapi kami belum ada yang tandatangan setuju untuk dibongkar,” katanya. Bahkan, Nana yang kesal sempat memotret satu per satu petugas Satpol PP yang melakukan pembongkaran, termasuk Kasat Pol PP Kota Banjarmasin Ichwan Noor Chalik. “Untuk dokumentasi saja,” cetusnya kesal. Apiluddun Noor membantah tuduhan keluarga korban. Menurutnya, pemberitahuan sudah sesuai prosedur. “Anggota kami yang mengantarkan surat dibentak oleh mereka,” jelasnya. Ia menjelasakan, prosedur hukum terkait pembongkaran sudah dilakukan. Konsinyasi (uang ganti rugi) juga sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. “Karena ada surat pemberitahuan dari pengadilan jadi kami bongkar,” tandasnya. Pembongkaran rumah tersebut merupakan pembebasan terakhir dari tujuh buah rumah yang dibebaskan untuk oprit jembatan di Jembatan Sungai Andai III. (eka) Sumber http://adf.ly/1a2XRx