bandara hasanuddin adalah kebanggaan masyarakat sulawesi selatan bagaimanapun juga bangunan ini sudah menjadi salah satu ikon kota makassar tapi sejak 20 tahun lalu ...saat pertama kali perluasan bandara mulai direalisasikan di awali dengan proses pembebasan lahan .... banyak hal yang tercatat dalam berbagai peristiwa ..... ketika sejumlah warga pemilik lahan (maupun ahli waris nya saat ini) belum pernah menerima ganti rugi yang seharusnya dari pemerintah pernah memang semacam pemberian yang di sebut sebagai uang simpati atas timbulnya berbagai permasalahan pembayaran ganti rugi yang terjadi di jaman orde baru ini , namun reformasi malah menimbulkan kekacauan anggaran dan administrasi kepemilikan tanah warga , sejak awal sesuai dengan pengakuan mantan kepala desa setempat yang kini telah menjadi anggota DPRD di kabupaten Maros , masalah pembayaran ganti rugi warga memang belum selesai dan kala itu disepakati oleh panitia 9 untuk tetap memproses penggabungan sertifikat di BPN maros sambil menyelesaikan pembayaran ganti ruginya uang sejumlah 5 milyar rupiah yang di ajukan oleh pemprov sulsel kepada kemendagri atas persetujuan / sepengetahuan kemenhub konon sudah pernah di bagi kepada warga sekitar bandara (substansi ganti rugi nya ???) menjelang pilkada sulsel 2002 dan di kemas dalam istilah uang simpati pemerintah kepada masyarakat ... lalu kemudian proyek berjalan dan akhirnya diresmikan. perjuangan warga melalui persuratan kepada pihak pihak terkait bahkan ke komnas HAM dan kejaksaan seakan buntu , pimpro yang di panggil oleh kejaksaan tinggi sulsel malah buron dan anehnya hari ini si buronan tadi malah menjabat kepala bandara sentani jayapura ( hanya Tuhan yang tau kenapa di"buang" jauh begitu dari jangkauan warga) proses penyelesaian , mediasi dan musyawarah tahun lalu yang di lakukan oleh kuasa pemilik / ahli waris yang menamakan diri dengan kelompok 45 di biro hukum kementrian perhubungan justru mengalami jalan buntu . .........., setelah rapat bersama lalu kemenhub mengadakan rapat internal ,kemudian kuasa kelompok 45 menerimasurat jawaban dari biro hukum kemenhub yang isinya agar warga disuruh menggugat sertifikat kepemilikan kemenhub (dibatalkan demi hukum dulu) barulah ada dasar hukum untuk pembayaran ganti rugi dapat dilaksanakan kepada setiap pengguna jasa bandara sultan hasanuddin melalui clip ini di ketok hatinya untuk bersimpati dengan menggunakan pita hitam apabila bandara ini menjadi tempat keberangkatan / maupun kedatangan anda. yah anggaplah senuah tindakan kesetia kawanan sosial bagi para warga yang belum menerima hak hak mereka dari pemerintah atas fasilitas yang anda butuhkan kejanggalan yang menyolok mata setelah pertemuan di biro hukum tahun lalu yakni , didalam sk menhub tertera luas lahan yang "telah" dibebaskan dimana terdapat selisih (kelebihan 50 Ha) bila di bandingkan dengan luas lahan yang tertulis di sertifikat milik kemenhub ???) ... ada apa ini ? mungkin warga harus mengadakan aksi pengumpulan koin di depan jalan masuk ke bandara untuk biaya ke meja hijau menggugat sertifikat bandara sultan hasanuddin tapi entahlah..... clip ini hanya menggambarkan keadaan di bandara sultan hasanuddin hari ini atensi , simpati dan dukungan doa untuk perjuangan warga , kami haturkan terima kasih

• published: 25 Feb 2013
• views: 9901