- published: 15 Mar 2014
- views: 1169300
Create your page here
back to playlist
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut:
1. Surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti, dkk.
2. Tidak ada nama lain selain Damayanti Wisnu Putrianti.
3. Menggeledah ruang kerja Yudi Koutoki tanpa izin dan tidak ada surat penggeledahan atas nama Yudi Koutoki, begitu juga dengan anggota DPR dari Partai Golkar.
4.Tanggal surat 14 Jakarta 2016.
5. Nama penyidik Crishtian yg berdebat melawan Pimpinan DPR tidak ada dalam surat tugas.
6. KPK membawa pasukan tempur (Brimob) lengkap dengan atribut tempurnya.
7. Dengan membawa pasukan tempur tersebut KPK telah melanggar UU dan peraturan KPK sendiri dan Brimob tidak sesuai dg pasal 47 peraturan Kapolri no 8 th 2009 ttg HAM Polri.
8. Banyak lagi dan terlalu ekstra dan kasat mata. Ini gedung Parlemen bukan sarang teroris atau narkoba.
Demikian.
- published: 15 Jan 2016
- views: 168459
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Tempo adalah media yang condong pihak ke Ahok tidak benar dan kini telah berbalik untuk menunaikan fungsi esensinya, menguak kebenaran. Tempo sudah benar, sudah sadar dan sudah kembali ke wujud aslinya. Jika Ahok benar, dibela, namun jika salah, dicerca. Namun bagi para pendukung Ahok, alibi bahwa Tempo sudah mulai sadar, kembali netral, terus menyisakan pertanyaan. Publik semakin penasaran ketika Ahok membantah temuan Tempo itu. Ahok yang sebelumnya cukup mesra dengan Media Tempo, namun kini sejak Tempo berbalik arah, Ahok menjadi alergi dan marah besar mendengar nama Tempo. Bahkan Ahok secara terang-terangan mencap Tempo telah memfitnah dirinya dan berencana menggugatnya di pengadilan (sampai sekarang belum dilaporkan). Jika Ahok marah kepada Tempo, jelas publik menafsirkannya sebagai sesuatu hal yang wajar apalagi jika Ahok salah. Namun berbaliknya Tempo secara mendadak dan terus menerus mengulang-ulang kata ‘barter’ dan diskresi juga membuat publik bertanya ada apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dengan media Tempo?
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/lahagu/ahok-diserang-tempo-kurawa-bela-ahok-kpk-tiarap_574a3aa6b393737f04f51112
- published: 29 May 2016
- views: 9981
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di INDONESIA Dengan Sudut Pandang Berbeda Namun Tetap Mejunjung Tinggi Nilai-NIlai Berasaskan Bhineka Tunggal Ika, Semoga Penonton Dapat Lebih Cermat Dan Berikan PEndapat Dan Saran Atas Berita Yang Kami Sajikan.
- published: 16 May 2016
- views: 111832
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak takut menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus terkait urusan reklamasi di pesisir utara Jakarta.
Lulung, demikian Abraham biasa disapa, menyatakan lembaga antikorupsi yang bermarkas di Jl. Rasuna Said, Jakarta, itu tidak punya alasan untuk tidak menahan Basuki alias Ahok.
"KPK enggak usah takut lagi, harus berani. Tidak ada alasan," kata Haji Lulung di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyoroti kejanggalan sejak Ahok mengeluarkan Surat Keputusan pemberian izin reklamasi pulau F, I, dan K. Padahal, menurut Lulung, Rancangan Peraturan Daerah terkait tata ruang dan zonasi belum selesai dibahas.
Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing bernomor 2268/2015 (Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo), 2269/2015 (Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci) dan 2485/2015 (Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya). SK pemberian izin reklamasi Pulai F dan I terbit 22 Oktober 2015, sementara SK untuk Pulau K muncul pada 17 November 2015.
Selain itu, Lulung juga mengatakan telah terjadi diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri yang terbukti dari penambahan biaya kontribusi menjadi 15 persen dari pengembang.
Ahok pun dituding telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijajan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Lulung menilai pelanggaran semakin jelas terlihat saat penghentian atau moratorium sementara yang diberlakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
"Kenapa terjadi moratorium? Artinya Menko Maritim itu jelas bahwa persoalan reklamasi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," kata Lulung.
Tak hanya Ahok, kata Lulung, dalam pemerintah provinsi tersebut terdapat Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan serta lembaga lainnya yang dianggap turut cawe-cawe dalam urusan reklamasi.
"Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah provinsi. Oleh karenanya lembaga terkait patut dijadikan tersangka termasuk Pak Gubernurnya," ujar Lulung.
Saat ini Ahok masih diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk semua tersangka kasus dugaan suap di balik pembahasan Raperda terkait reklamasi.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan penyidik KPK akan menanyai Ahok soal latar belakang penetapan biaya kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Penyidik juga akan mendalami beberapa hal terkait proses pembahasan Raperda dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan Ahok sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hingga kini KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam suap pembahasan raperda tersebut, antara lain Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman dan anak buah Ariesman yakni Trinanda Prihantoro.
- published: 30 May 2016
- views: 22093
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Geram Ahok.
==================
Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menceritakan ada salah satu petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPK DKI) yang bertanya padanya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kepada pegawai itu, Ahok menitipkan pesan kepada penggawa BPK agar berumur panjang supaya bisa melihat Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Kamu dari BPKP ya? Salam itu sama salah satu ketua BPK Prof Eddy (anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi). Salam sama beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dia menceritakan soal dinamika pemeriksaan di KPK kemarin (12/4/2016). Salah satu dari penyelidik yang meminta keterangan darinya adalah berlatar belakang BPKP. Dia kepada penyelidik inilah Ahok menitipkan salam ke Profesor Eddy.
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia (Eddy) berumur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok.
Ahok bertekad, bila dirinya bisa menjadi presiden, maka dia akan menegakkan aturan dan praktik manipulasi yang dilakukan kaum pejabat. Dan menurut Ahok, penggawa BPK yang memperkarakannya soal kasus RS Sumber Waras perlu melihat itu bila Ahok menjadi presiden.
"(Saya jadi presiden) Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Aku begitukan (menitip salam kepada penyelidik BPK DKI untuk Eddy)," kata Ahok.
Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA adalah anggota BPK periode 2014-2019. Guru besar akuntansi itu sebelum di BPK berkecimpung di BPKP Perwakilan DKI Jakarta.
Sumber: http://goo.gl/Qw09Cd
================
Ahok: Yang Duduk di BPK Berani Tidak Buktikan Hartanya Dari Mana? http://goo.gl/oI1gru
===============
Langgar Kode Etik, Mahasiswa Unpak Geruduk BPK.
Kedatangan mereka untuk menuntut agar dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor yang dikendalikan Prof. Dr. Eddy Mulyana Soepardi, yang merupakan anggota BPK bisa ditangkap dan diadili.
Selengkapnya: http://goo.gl/Ofvb8a
================
Ketua BPK Harry Azhar Azis Dituntut Mundur.
Ditemukan Sheng Yue International Limited di antara 11,5 juta berkas dokumen Mossack Fonseca. Harry mendirikan perusahaan itu pada Februari 2010 melalui P&B; Services Limited—spesialis pendirian perusahaan di Hong Kong—yang kemudian menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk mendaftarkan korporasi tersebut di BVI.
Ketika itu Harry menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Mencantumkan data pekerjaan sebagai pengusaha, Harry menggunakan kantornya di Kompleks Parlemen, yakni ruang 1219, Gedung Nusantara I, Senayan, sebagai alamat pemegang saham. Setidaknya hingga medio 2015, dokumen Panama Papers menunjukkan status Sheng Yue International Limited masih aktif.
Pekan lalu, Harry Azhar membantah jika disebut memiliki Sheng Yue ketika majalah Tempo menyiapkan laporan bertajuk "Penghuni Surga Pajak dari Senayan" yang terbit pada Senin lalu. Namun kemarin Harry akhirnya mengaku. Dia membenarkan bahwa perusahaan itu tidak dilaporkan dalam LHKPN, termasuk ketika dilantik menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2014.
Selengkapnya: https://goo.gl/eQLXwx
===============
Dokumen Ini Ungkap Motif Audit Sumber Waras.
Setelah enam kali surat-suratnya tak sesuai harapannya, Efdinal membuat audit yang menyalahkan pemerintah karena tak kunjung membeli lahan tersebut. Dalam audit pada Desember 2014 itu, Efdinal menulis bahwa keberadaan tanah tersebut menjadi temuan BPK yang membuat laporan keuangan pemerintah Jakarta “wajar dengan pengecualian”.
Karena itu agar tanah tersebut tak menjadi temuan BPK, Efdinal menyarankan pemerintah membelinya. Audit ini pun tak dihiraukan pemerintah karena berdasarkan penelusuran Dinas Pemakaman, tanah tersebut telah dibeli pada 1979 hanya belum balik nama kepemilikan.
Rupanya Efdinal masih berusaha menjual tanah tersebut dengan memakai audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui Kepala Inspektorat Lasro Marbun, ia meminta pemerintah membeli tanah itu lagi jika tak ingin audit Sumber Waras dipublikasikan sebagai temuan berindikasi korupsi.
Lagi-lagi, pemerintah Jakarta, yang beralih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menolaknya. Kepada Lasro, Basuki meminta BPK mempublikasikan saja audit itu dan menolak membeli tanah makam. “Toh, pemerintah DKI benar,” katanya.
Selengkapnya: https://goo.gl/iU2TyH
=============
Kesal Soal Sumber Waras, Ahok: Negeri Ini Gila!
http://goo.gl/Dq51h6
Terungkap, Anggota BPK RI Dipenuhi Orang Partai Pendukung KMP.
http://goo.gl/gWXy1K
============
BPK Seperti "Golkar Yunior", Tepat Ahok Sebut Ngaco.
http://goo.gl/svEB13
- published: 13 Apr 2016
- views: 1120
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Ahmad Dhani nampaknya telah mempunyai niat untuk mengadakan konser di gedung KPK menyusul yang sempat dilakukan oleh Slank, sayangnya, rencana Ahmad Dhani itu harus kandas.
Di dalam pernyataannya, Dhani berkeinginan untuk mengadakan konser untuk turut menyuarakan aspirasinya pada para pejabat negara. Untuk Dhani, bernyanyi adalah bentuk orasi untuk seorang musisi, dan hal itu bisa diwujudkan melalui kegiatan konser yang sedianya akan ia lakukan hari ini.
Tetapi pada akhirnya, Dhani pun mesti mengurungkan niatannya itu. Satu hari sebelum Dhani mengadakan konser, ia memperoleh peringatan dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Krishna Murti untuk tak menggelar kegiatan tersebut.
Dituturkan oleh Dhani, Krishna mengatakan jika kegiatan konser itu bertentangan dengan keinginan presiden yang melarang semua bentuk kegiatan yang bisa memunculkan keramaian di depan gedung KPK. Diakui oleh Dhani, dirinya sangat iri dengan Slank yang bisa melakukan demo di gedung KPK.
“Slank saja bisa masa kita nggak bisa.” ungkap Ahmad Dhani dengan nada tinggi pada Kamis (2/6/2016).
Ratna Sarumpaet, yang juga menemani istri dari Mulan Jameela ini pun merasa kesal pada pihak kepolisian, terkait contoh yang dikatakan oleh Dhani.
- published: 04 Jun 2016
- views: 5730
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN AHOK Di KPK Panabung Kelaparan. Aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ricuh, Jumat (20/5) siang. Warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara tiba-tiba datang ke depan markas KPK, berorasi dan bikin rusuh.
Baku hantam tak terelakan. Polisi berupaya membubarkan massa yang terus melawan. Tak pelak, hujan batu dialamatkan ke markas KPK dan polisi yang berupaya membubarkan massa.
Gas air mata berkali-kali ditembakan. Namun warga tetap melawan. Suasana semakin mencekam. Massa mendemo mendesak agar KPK menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap, karena diduga terlibat korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD DKI Jakarta menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap berbagai kebijakan gubernur. Termasuk soal reklamasi, penggusuran Kalijodo, pasar Ikan dan Kampung Akuarium yang tidak mengedepankan kemanusiaan.
Aksi itu tak berjalan tertib. Warga sebelumnya menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta kemudian merangsek menuju KPK.
- published: 20 May 2016
- views: 1208
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk menuntut agar ahok segera ditangkap karena terbukti KORUPSI. Namun sayang ketika massa datang pada jam 8, KPK tidak memberi izin pewakilan masa untuk masuk ke dalam hingga jam 10.30. Ini yang membuat Habib Rizieq MARAH BESAR kepada KPK sebab diluar sana banyak kiyai sepuh yang ikut demo merasa kelelahan akibat kepanasan.
Habib Rizieq paparkan kronologis lengkap di dalam kantor KPK , berbeda dengan video sepotong yang diupload oleh petugas KPK NAKAL yang hanya menunjukan kemarahan Habib Rizieq tanpa memberitahu ke publik penyebabnya. Disinyalir video tersebut sengaja diunggah untuk menjatuhkan pribadi Habib Rizieq dan menyerang para ulama DKI yang sedang berjuang menyelamatkan Jakarta.
Habib Rizieq juga memaparkan Indikasi Korupsi yang dilakukan Ahok diantaranya Korupsi Sumber Waras dan Penyalahgunaan wewenang kekuasaan dalam kasus Reklamasi Teluk jakarta
Semoga kita obyektif dalam menilai suatu peristiwa, mari dukung Gubernur Muslim Untuk Jakarta yang berkah, bersih, adil dan cinta kepada Islam. Serahkan KTP anda untuk Gubernur Muslim jakarta dengan cara mendatangi Posko-posko GMJ
- published: 08 Apr 2016
- views: 6275
- Loading...
-
3:10VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1
VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1 -
25:14KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut: 1. Surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti, dkk. 2. Tidak ada nama lain selain Damayanti Wisnu Putrianti. 3. Menggeledah ruang kerja Yudi Koutoki tanpa izin dan tidak ada surat penggeledahan atas nama Yudi Koutoki, begitu juga dengan anggota DPR dari Partai Golkar. 4.Tanggal surat 14 Jakarta 2016. 5. Nama penyidik Crishtian yg berdebat melawan Pimpinan DPR tidak ada dalam surat tugas. 6. KPK membawa pasukan tempur (Brimob) lengkap dengan atribut tempurnya. 7. Dengan membawa pasukan tempur tersebut KPK telah melanggar UU dan peraturan KPK sendiri dan Brimob tidak sesuai dg pasal 47 peraturan Kapolri no 8 th 2009 ttg HAM Polri. 8. Banyak lagi dan terlalu ekstra dan kasat mata. Ini gedung Parlemen bukan sarang teroris atau narkoba. Demikian. -
8:39AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarapAHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Tempo adalah media yang condong pihak ke Ahok tidak benar dan kini telah berbalik untuk menunaikan fungsi esensinya, menguak kebenaran. Tempo sudah benar, sudah sadar dan sudah kembali ke wujud aslinya. Jika Ahok benar, dibela, namun jika salah, dicerca. Namun bagi para pendukung Ahok, alibi bahwa Tempo sudah mulai sadar, kembali netral, terus menyisakan pertanyaan. Publik semakin penasaran ketika Ahok membantah temuan Tempo itu. Ahok yang sebelumnya cukup mesra dengan Media Tempo, namun kini sejak Tempo berbalik arah, Ahok menjadi alergi dan marah besar mendengar nama Tempo. Bahkan Ahok secara terang-terangan mencap Tempo telah memfitnah dirinya dan berencana menggugatnya di pengadilan (sampai sekarang belum dilaporkan). Jika Ahok marah kepada Tempo, jelas publik menafsirkannya sebagai sesuatu hal yang wajar apalagi jika Ahok salah. Namun berbaliknya Tempo secara mendadak dan terus menerus mengulang-ulang kata ‘barter’ dan diskresi juga membuat publik bertanya ada apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dengan media Tempo? Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/lahagu/ahok-diserang-tempo-kurawa-bela-ahok-kpk-tiarap_574a3aa6b393737f04f51112 -
13:42Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari IniJawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di INDONESIA Dengan Sudut Pandang Berbeda Namun Tetap Mejunjung Tinggi Nilai-NIlai Berasaskan Bhineka Tunggal Ika, Semoga Penonton Dapat Lebih Cermat Dan Berikan PEndapat Dan Saran Atas Berita Yang Kami Sajikan. -
13:33Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak takut menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus terkait urusan reklamasi di pesisir utara Jakarta. Lulung, demikian Abraham biasa disapa, menyatakan lembaga antikorupsi yang bermarkas di Jl. Rasuna Said, Jakarta, itu tidak punya alasan untuk tidak menahan Basuki alias Ahok. "KPK enggak usah takut lagi, harus berani. Tidak ada alasan," kata Haji Lulung di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4). Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyoroti kejanggalan sejak Ahok mengeluarkan Surat Keputusan pemberian izin reklamasi pulau F, I, dan K. Padahal, menurut Lulung, Rancangan Peraturan Daerah terkait tata ruang dan zonasi belum selesai dibahas. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing bernomor 2268/2015 (Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo), 2269/2015 (Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci) dan 2485/2015 (Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya). SK pemberian izin reklamasi Pulai F dan I terbit 22 Oktober 2015, sementara SK untuk Pulau K muncul pada 17 November 2015. Selain itu, Lulung juga mengatakan telah terjadi diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri yang terbukti dari penambahan biaya kontribusi menjadi 15 persen dari pengembang. Ahok pun dituding telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijajan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Lulung menilai pelanggaran semakin jelas terlihat saat penghentian atau moratorium sementara yang diberlakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. "Kenapa terjadi moratorium? Artinya Menko Maritim itu jelas bahwa persoalan reklamasi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," kata Lulung. Tak hanya Ahok, kata Lulung, dalam pemerintah provinsi tersebut terdapat Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan serta lembaga lainnya yang dianggap turut cawe-cawe dalam urusan reklamasi. "Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah provinsi. Oleh karenanya lembaga terkait patut dijadikan tersangka termasuk Pak Gubernurnya," ujar Lulung. Saat ini Ahok masih diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk semua tersangka kasus dugaan suap di balik pembahasan Raperda terkait reklamasi. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan penyidik KPK akan menanyai Ahok soal latar belakang penetapan biaya kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Penyidik juga akan mendalami beberapa hal terkait proses pembahasan Raperda dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan Ahok sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hingga kini KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam suap pembahasan raperda tersebut, antara lain Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman dan anak buah Ariesman yakni Trinanda Prihantoro. -
18:36Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKPAhok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Geram Ahok. ================== Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menceritakan ada salah satu petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPK DKI) yang bertanya padanya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kepada pegawai itu, Ahok menitipkan pesan kepada penggawa BPK agar berumur panjang supaya bisa melihat Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia. "Kamu dari BPKP ya? Salam itu sama salah satu ketua BPK Prof Eddy (anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi). Salam sama beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016). Dia menceritakan soal dinamika pemeriksaan di KPK kemarin (12/4/2016). Salah satu dari penyelidik yang meminta keterangan darinya adalah berlatar belakang BPKP. Dia kepada penyelidik inilah Ahok menitipkan salam ke Profesor Eddy. "Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia (Eddy) berumur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok. Ahok bertekad, bila dirinya bisa menjadi presiden, maka dia akan menegakkan aturan dan praktik manipulasi yang dilakukan kaum pejabat. Dan menurut Ahok, penggawa BPK yang memperkarakannya soal kasus RS Sumber Waras perlu melihat itu bila Ahok menjadi presiden. "(Saya jadi presiden) Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Aku begitukan (menitip salam kepada penyelidik BPK DKI untuk Eddy)," kata Ahok. Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA adalah anggota BPK periode 2014-2019. Guru besar akuntansi itu sebelum di BPK berkecimpung di BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Sumber: http://goo.gl/Qw09Cd ================ Ahok: Yang Duduk di BPK Berani Tidak Buktikan Hartanya Dari Mana? http://goo.gl/oI1gru =============== Langgar Kode Etik, Mahasiswa Unpak Geruduk BPK. Kedatangan mereka untuk menuntut agar dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor yang dikendalikan Prof. Dr. Eddy Mulyana Soepardi, yang merupakan anggota BPK bisa ditangkap dan diadili. Selengkapnya: http://goo.gl/Ofvb8a ================ Ketua BPK Harry Azhar Azis Dituntut Mundur. Ditemukan Sheng Yue International Limited di antara 11,5 juta berkas dokumen Mossack Fonseca. Harry mendirikan perusahaan itu pada Februari 2010 melalui P&B; Services Limited—spesialis pendirian perusahaan di Hong Kong—yang kemudian menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk mendaftarkan korporasi tersebut di BVI. Ketika itu Harry menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Mencantumkan data pekerjaan sebagai pengusaha, Harry menggunakan kantornya di Kompleks Parlemen, yakni ruang 1219, Gedung Nusantara I, Senayan, sebagai alamat pemegang saham. Setidaknya hingga medio 2015, dokumen Panama Papers menunjukkan status Sheng Yue International Limited masih aktif. Pekan lalu, Harry Azhar membantah jika disebut memiliki Sheng Yue ketika majalah Tempo menyiapkan laporan bertajuk "Penghuni Surga Pajak dari Senayan" yang terbit pada Senin lalu. Namun kemarin Harry akhirnya mengaku. Dia membenarkan bahwa perusahaan itu tidak dilaporkan dalam LHKPN, termasuk ketika dilantik menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2014. Selengkapnya: https://goo.gl/eQLXwx =============== Dokumen Ini Ungkap Motif Audit Sumber Waras. Setelah enam kali surat-suratnya tak sesuai harapannya, Efdinal membuat audit yang menyalahkan pemerintah karena tak kunjung membeli lahan tersebut. Dalam audit pada Desember 2014 itu, Efdinal menulis bahwa keberadaan tanah tersebut menjadi temuan BPK yang membuat laporan keuangan pemerintah Jakarta “wajar dengan pengecualian”. Karena itu agar tanah tersebut tak menjadi temuan BPK, Efdinal menyarankan pemerintah membelinya. Audit ini pun tak dihiraukan pemerintah karena berdasarkan penelusuran Dinas Pemakaman, tanah tersebut telah dibeli pada 1979 hanya belum balik nama kepemilikan. Rupanya Efdinal masih berusaha menjual tanah tersebut dengan memakai audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui Kepala Inspektorat Lasro Marbun, ia meminta pemerintah membeli tanah itu lagi jika tak ingin audit Sumber Waras dipublikasikan sebagai temuan berindikasi korupsi. Lagi-lagi, pemerintah Jakarta, yang beralih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menolaknya. Kepada Lasro, Basuki meminta BPK mempublikasikan saja audit itu dan menolak membeli tanah makam. “Toh, pemerintah DKI benar,” katanya. Selengkapnya: https://goo.gl/iU2TyH ============= Kesal Soal Sumber Waras, Ahok: Negeri Ini Gila! http://goo.gl/Dq51h6 Terungkap, Anggota BPK RI Dipenuhi Orang Partai Pendukung KMP. http://goo.gl/gWXy1K ============ BPK Seperti "Golkar Yunior", Tepat Ahok Sebut Ngaco. http://goo.gl/svEB13 -
3:01Viola Arsa - KPK
Viola Arsa - KPK -
13:16Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna MurtiBerita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti Ahmad Dhani nampaknya telah mempunyai niat untuk mengadakan konser di gedung KPK menyusul yang sempat dilakukan oleh Slank, sayangnya, rencana Ahmad Dhani itu harus kandas. Di dalam pernyataannya, Dhani berkeinginan untuk mengadakan konser untuk turut menyuarakan aspirasinya pada para pejabat negara. Untuk Dhani, bernyanyi adalah bentuk orasi untuk seorang musisi, dan hal itu bisa diwujudkan melalui kegiatan konser yang sedianya akan ia lakukan hari ini. Tetapi pada akhirnya, Dhani pun mesti mengurungkan niatannya itu. Satu hari sebelum Dhani mengadakan konser, ia memperoleh peringatan dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Krishna Murti untuk tak menggelar kegiatan tersebut. Dituturkan oleh Dhani, Krishna mengatakan jika kegiatan konser itu bertentangan dengan keinginan presiden yang melarang semua bentuk kegiatan yang bisa memunculkan keramaian di depan gedung KPK. Diakui oleh Dhani, dirinya sangat iri dengan Slank yang bisa melakukan demo di gedung KPK. “Slank saja bisa masa kita nggak bisa.” ungkap Ahmad Dhani dengan nada tinggi pada Kamis (2/6/2016). Ratna Sarumpaet, yang juga menemani istri dari Mulan Jameela ini pun merasa kesal pada pihak kepolisian, terkait contoh yang dikatakan oleh Dhani. -
18:24Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok TerbaruMinta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN AHOK Di KPK Panabung Kelaparan. Aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ricuh, Jumat (20/5) siang. Warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara tiba-tiba datang ke depan markas KPK, berorasi dan bikin rusuh. Baku hantam tak terelakan. Polisi berupaya membubarkan massa yang terus melawan. Tak pelak, hujan batu dialamatkan ke markas KPK dan polisi yang berupaya membubarkan massa. Gas air mata berkali-kali ditembakan. Namun warga tetap melawan. Suasana semakin mencekam. Massa mendemo mendesak agar KPK menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap, karena diduga terlibat korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD DKI Jakarta menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap berbagai kebijakan gubernur. Termasuk soal reklamasi, penggusuran Kalijodo, pasar Ikan dan Kampung Akuarium yang tidak mengedepankan kemanusiaan. Aksi itu tak berjalan tertib. Warga sebelumnya menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta kemudian merangsek menuju KPK. -
26:03Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSIPenyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk menuntut agar ahok segera ditangkap karena terbukti KORUPSI. Namun sayang ketika massa datang pada jam 8, KPK tidak memberi izin pewakilan masa untuk masuk ke dalam hingga jam 10.30. Ini yang membuat Habib Rizieq MARAH BESAR kepada KPK sebab diluar sana banyak kiyai sepuh yang ikut demo merasa kelelahan akibat kepanasan. Habib Rizieq paparkan kronologis lengkap di dalam kantor KPK , berbeda dengan video sepotong yang diupload oleh petugas KPK NAKAL yang hanya menunjukan kemarahan Habib Rizieq tanpa memberitahu ke publik penyebabnya. Disinyalir video tersebut sengaja diunggah untuk menjatuhkan pribadi Habib Rizieq dan menyerang para ulama DKI yang sedang berjuang menyelamatkan Jakarta. Habib Rizieq juga memaparkan Indikasi Korupsi yang dilakukan Ahok diantaranya Korupsi Sumber Waras dan Penyalahgunaan wewenang kekuasaan dalam kasus Reklamasi Teluk jakarta Semoga kita obyektif dalam menilai suatu peristiwa, mari dukung Gubernur Muslim Untuk Jakarta yang berkah, bersih, adil dan cinta kepada Islam. Serahkan KTP anda untuk Gubernur Muslim jakarta dengan cara mendatangi Posko-posko GMJ
-
-
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut: 1. Surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti, dkk. 2. Tidak ada nama lain selain Damayanti Wisnu Putrianti. 3. Menggeledah ruang kerja Yudi Koutoki tanpa izin dan tidak ada surat penggeledahan atas nama Yudi Koutoki, begitu juga dengan anggota DPR dari Partai Golkar. 4.Tanggal surat 14 Jakarta 2016. 5. Nama penyidik Crishtian yg berdebat melawan Pimpinan DPR tidak ada dalam surat tugas. 6. KPK membawa pasukan tempur (Brimob) lengkap dengan atribut tempurnya. 7. Dengan membawa pasukan tempur tersebut KPK telah melanggar UU dan peraturan KPK sendiri dan Brimob tidak sesuai dg pasal 47 peraturan Kapolri no 8 th 2009 ttg HAM Polri. 8. Banyak lagi dan terlalu ekstra dan kasat mata. Ini gedung Parlem... -
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Tempo adalah media yang condong pihak ke Ahok tidak benar dan kini telah berbalik untuk menunaikan fungsi esensinya, menguak kebenaran. Tempo sudah benar, sudah sadar dan sudah kembali ke wujud aslinya. Jika Ahok benar, dibela, namun jika salah, dicerca. Namun bagi para pendukung Ahok, alibi bahwa Tempo sudah mulai sadar, kembali netral, terus menyisakan pertanyaan. Publik semakin penasaran ketika Ahok membantah temuan Tempo itu. Ahok yang sebelumnya cukup mesra dengan Media Tempo, namun kini sejak Tempo berbalik arah, Ahok menjadi alergi dan marah besar mendengar nama Tempo. Bahkan Ahok secara terang-terangan mencap Tempo telah memfitnah dirinya dan berencana menggugatnya di pengadilan (sampai se... -
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di INDONESIA Dengan Sudut Pandang Berbeda Namun Tetap Mejunjung Tinggi Nilai-NIlai Berasaskan Bhineka Tunggal Ika, Semoga Penonton Dapat Lebih Cermat Dan Berikan PEndapat Dan Saran Atas Berita Yang Kami Sajikan. -
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak takut menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus terkait urusan reklamasi di pesisir utara Jakarta. Lulung, demikian Abraham biasa disapa, menyatakan lembaga antikorupsi yang bermarkas di Jl. Rasuna Said, Jakarta, itu tidak punya alasan untuk tidak menahan Basuki alias Ahok. "KPK enggak usah takut lagi, harus berani. Tidak ada alasan," kata Haji Lulung di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4). Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyoroti kejanggalan sejak Ahok mengeluarkan Surat Keputusan pemberian izin reklamasi pulau F, I, dan K. P... -
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Geram Ahok. ================== Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menceritakan ada salah satu petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPK DKI) yang bertanya padanya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kepada pegawai itu, Ahok menitipkan pesan kepada penggawa BPK agar berumur panjang supaya bisa melihat Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia. "Kamu dari BPKP ya? Salam itu sama salah satu ketua BPK Prof Eddy (anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi). Salam sama beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016). Dia menceritakan soal dinamika pemeriksaan di KPK ... -
-
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti Ahmad Dhani nampaknya telah mempunyai niat untuk mengadakan konser di gedung KPK menyusul yang sempat dilakukan oleh Slank, sayangnya, rencana Ahmad Dhani itu harus kandas. Di dalam pernyataannya, Dhani berkeinginan untuk mengadakan konser untuk turut menyuarakan aspirasinya pada para pejabat negara. Untuk Dhani, bernyanyi adalah bentuk orasi untuk seorang musisi, dan hal itu bisa diwujudkan melalui kegiatan konser yang sedianya akan ia lakukan hari ini. Tetapi pada akhirnya, Dhani pun mesti mengurungkan niatannya itu. Satu hari sebelum Dhani mengadakan konser, ia memperoleh peringatan dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Krishna Murti untuk tak menggelar kegiatan tersebut. Dituturkan o... -
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN AHOK Di KPK Panabung Kelaparan. Aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ricuh, Jumat (20/5) siang. Warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara tiba-tiba datang ke depan markas KPK, berorasi dan bikin rusuh. Baku hantam tak terelakan. Polisi berupaya membubarkan massa yang terus melawan. Tak pelak, hujan batu dialamatkan ke markas KPK dan polisi yang berupaya membubarkan massa. Gas air mata berkali-kali ditembakan. Namun warga tetap melawan. Suasana semakin mencekam. Massa mendemo mendesak agar KPK menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap, karena diduga terlibat korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. ... -
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk menuntut agar ahok segera ditangkap karena terbukti KORUPSI. Namun sayang ketika massa datang pada jam 8, KPK tidak memberi izin pewakilan masa untuk masuk ke dalam hingga jam 10.30. Ini yang membuat Habib Rizieq MARAH BESAR kepada KPK sebab diluar sana banyak kiyai sepuh yang ikut demo merasa kelelahan akibat kepanasan. Habib Rizieq paparkan kronologis lengkap di dalam kantor KPK , berbeda dengan video sepotong yang diupload oleh petugas KPK NAKAL yang hanya menunjukan kemarahan Habib Rizieq tanpa memberitahu ke publik penyebabnya. Disinyalir video tersebut sengaja diunggah untuk menjatuhkan pribadi Habib Rizieq dan menyerang para ulama DKI yang sedang berjuang menyelamatkan Jakarta. Habib Rizieq ju...
VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1
- Order: Reorder
- Duration: 3:10
- Updated: 15 Mar 2014
- views: 1169300
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
- Order: Reorder
- Duration: 25:14
- Updated: 15 Jan 2016
- views: 168459
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut:
1. Surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti, dkk.
2. Tidak ada nama l...
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut:
1. Surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti, dkk.
2. Tidak ada nama lain selain Damayanti Wisnu Putrianti.
3. Menggeledah ruang kerja Yudi Koutoki tanpa izin dan tidak ada surat penggeledahan atas nama Yudi Koutoki, begitu juga dengan anggota DPR dari Partai Golkar.
4.Tanggal surat 14 Jakarta 2016.
5. Nama penyidik Crishtian yg berdebat melawan Pimpinan DPR tidak ada dalam surat tugas.
6. KPK membawa pasukan tempur (Brimob) lengkap dengan atribut tempurnya.
7. Dengan membawa pasukan tempur tersebut KPK telah melanggar UU dan peraturan KPK sendiri dan Brimob tidak sesuai dg pasal 47 peraturan Kapolri no 8 th 2009 ttg HAM Polri.
8. Banyak lagi dan terlalu ekstra dan kasat mata. Ini gedung Parlemen bukan sarang teroris atau narkoba.
Demikian.
wn.com/Kpk Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah Dpr, Fahri Hamzah Keluar
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut:
1. Surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti, dkk.
2. Tidak ada nama lain selain Damayanti Wisnu Putrianti.
3. Menggeledah ruang kerja Yudi Koutoki tanpa izin dan tidak ada surat penggeledahan atas nama Yudi Koutoki, begitu juga dengan anggota DPR dari Partai Golkar.
4.Tanggal surat 14 Jakarta 2016.
5. Nama penyidik Crishtian yg berdebat melawan Pimpinan DPR tidak ada dalam surat tugas.
6. KPK membawa pasukan tempur (Brimob) lengkap dengan atribut tempurnya.
7. Dengan membawa pasukan tempur tersebut KPK telah melanggar UU dan peraturan KPK sendiri dan Brimob tidak sesuai dg pasal 47 peraturan Kapolri no 8 th 2009 ttg HAM Polri.
8. Banyak lagi dan terlalu ekstra dan kasat mata. Ini gedung Parlemen bukan sarang teroris atau narkoba.
Demikian.
- published: 15 Jan 2016
- views: 168459
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
- Order: Reorder
- Duration: 8:39
- Updated: 29 May 2016
- views: 9981
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Tempo adalah media yang condong pihak ke Ahok tidak benar dan kini...
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Tempo adalah media yang condong pihak ke Ahok tidak benar dan kini telah berbalik untuk menunaikan fungsi esensinya, menguak kebenaran. Tempo sudah benar, sudah sadar dan sudah kembali ke wujud aslinya. Jika Ahok benar, dibela, namun jika salah, dicerca. Namun bagi para pendukung Ahok, alibi bahwa Tempo sudah mulai sadar, kembali netral, terus menyisakan pertanyaan. Publik semakin penasaran ketika Ahok membantah temuan Tempo itu. Ahok yang sebelumnya cukup mesra dengan Media Tempo, namun kini sejak Tempo berbalik arah, Ahok menjadi alergi dan marah besar mendengar nama Tempo. Bahkan Ahok secara terang-terangan mencap Tempo telah memfitnah dirinya dan berencana menggugatnya di pengadilan (sampai sekarang belum dilaporkan). Jika Ahok marah kepada Tempo, jelas publik menafsirkannya sebagai sesuatu hal yang wajar apalagi jika Ahok salah. Namun berbaliknya Tempo secara mendadak dan terus menerus mengulang-ulang kata ‘barter’ dan diskresi juga membuat publik bertanya ada apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dengan media Tempo?
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/lahagu/ahok-diserang-tempo-kurawa-bela-ahok-kpk-tiarap_574a3aa6b393737f04f51112
wn.com/Ahok Diserang Tempo,Kurawa Bela Ahok,Kpk Tiarap
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya bahwa Tempo adalah media yang condong pihak ke Ahok tidak benar dan kini telah berbalik untuk menunaikan fungsi esensinya, menguak kebenaran. Tempo sudah benar, sudah sadar dan sudah kembali ke wujud aslinya. Jika Ahok benar, dibela, namun jika salah, dicerca. Namun bagi para pendukung Ahok, alibi bahwa Tempo sudah mulai sadar, kembali netral, terus menyisakan pertanyaan. Publik semakin penasaran ketika Ahok membantah temuan Tempo itu. Ahok yang sebelumnya cukup mesra dengan Media Tempo, namun kini sejak Tempo berbalik arah, Ahok menjadi alergi dan marah besar mendengar nama Tempo. Bahkan Ahok secara terang-terangan mencap Tempo telah memfitnah dirinya dan berencana menggugatnya di pengadilan (sampai sekarang belum dilaporkan). Jika Ahok marah kepada Tempo, jelas publik menafsirkannya sebagai sesuatu hal yang wajar apalagi jika Ahok salah. Namun berbaliknya Tempo secara mendadak dan terus menerus mengulang-ulang kata ‘barter’ dan diskresi juga membuat publik bertanya ada apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dengan media Tempo?
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/lahagu/ahok-diserang-tempo-kurawa-bela-ahok-kpk-tiarap_574a3aa6b393737f04f51112
- published: 29 May 2016
- views: 9981
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
- Order: Reorder
- Duration: 13:42
- Updated: 16 May 2016
- views: 111832
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di INDONESIA Dengan Sudut Pandang Berbeda Namun Tetap Mejunjung Tinggi N...
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di INDONESIA Dengan Sudut Pandang Berbeda Namun Tetap Mejunjung Tinggi Nilai-NIlai Berasaskan Bhineka Tunggal Ika, Semoga Penonton Dapat Lebih Cermat Dan Berikan PEndapat Dan Saran Atas Berita Yang Kami Sajikan.
wn.com/Jawaban Mengerikan Ahok Saat Diperiksa Kpk Berita Terbaru Hari Ini
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di INDONESIA Dengan Sudut Pandang Berbeda Namun Tetap Mejunjung Tinggi Nilai-NIlai Berasaskan Bhineka Tunggal Ika, Semoga Penonton Dapat Lebih Cermat Dan Berikan PEndapat Dan Saran Atas Berita Yang Kami Sajikan.
- published: 16 May 2016
- views: 111832
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
- Order: Reorder
- Duration: 13:33
- Updated: 30 May 2016
- views: 22093
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lungg...
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak takut menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus terkait urusan reklamasi di pesisir utara Jakarta.
Lulung, demikian Abraham biasa disapa, menyatakan lembaga antikorupsi yang bermarkas di Jl. Rasuna Said, Jakarta, itu tidak punya alasan untuk tidak menahan Basuki alias Ahok.
"KPK enggak usah takut lagi, harus berani. Tidak ada alasan," kata Haji Lulung di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyoroti kejanggalan sejak Ahok mengeluarkan Surat Keputusan pemberian izin reklamasi pulau F, I, dan K. Padahal, menurut Lulung, Rancangan Peraturan Daerah terkait tata ruang dan zonasi belum selesai dibahas.
Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing bernomor 2268/2015 (Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo), 2269/2015 (Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci) dan 2485/2015 (Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya). SK pemberian izin reklamasi Pulai F dan I terbit 22 Oktober 2015, sementara SK untuk Pulau K muncul pada 17 November 2015.
Selain itu, Lulung juga mengatakan telah terjadi diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri yang terbukti dari penambahan biaya kontribusi menjadi 15 persen dari pengembang.
Ahok pun dituding telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijajan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Lulung menilai pelanggaran semakin jelas terlihat saat penghentian atau moratorium sementara yang diberlakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
"Kenapa terjadi moratorium? Artinya Menko Maritim itu jelas bahwa persoalan reklamasi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," kata Lulung.
Tak hanya Ahok, kata Lulung, dalam pemerintah provinsi tersebut terdapat Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan serta lembaga lainnya yang dianggap turut cawe-cawe dalam urusan reklamasi.
"Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah provinsi. Oleh karenanya lembaga terkait patut dijadikan tersangka termasuk Pak Gubernurnya," ujar Lulung.
Saat ini Ahok masih diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk semua tersangka kasus dugaan suap di balik pembahasan Raperda terkait reklamasi.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan penyidik KPK akan menanyai Ahok soal latar belakang penetapan biaya kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Penyidik juga akan mendalami beberapa hal terkait proses pembahasan Raperda dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan Ahok sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hingga kini KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam suap pembahasan raperda tersebut, antara lain Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman dan anak buah Ariesman yakni Trinanda Prihantoro.
wn.com/Berita 31 Mei 2016 Lulung Ngamuk Kpk Tak Jadikan Ahok Tersangka Kasus Reklamasi (Heboh)
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak takut menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus terkait urusan reklamasi di pesisir utara Jakarta.
Lulung, demikian Abraham biasa disapa, menyatakan lembaga antikorupsi yang bermarkas di Jl. Rasuna Said, Jakarta, itu tidak punya alasan untuk tidak menahan Basuki alias Ahok.
"KPK enggak usah takut lagi, harus berani. Tidak ada alasan," kata Haji Lulung di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyoroti kejanggalan sejak Ahok mengeluarkan Surat Keputusan pemberian izin reklamasi pulau F, I, dan K. Padahal, menurut Lulung, Rancangan Peraturan Daerah terkait tata ruang dan zonasi belum selesai dibahas.
Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing bernomor 2268/2015 (Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo), 2269/2015 (Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci) dan 2485/2015 (Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya). SK pemberian izin reklamasi Pulai F dan I terbit 22 Oktober 2015, sementara SK untuk Pulau K muncul pada 17 November 2015.
Selain itu, Lulung juga mengatakan telah terjadi diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri yang terbukti dari penambahan biaya kontribusi menjadi 15 persen dari pengembang.
Ahok pun dituding telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijajan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Lulung menilai pelanggaran semakin jelas terlihat saat penghentian atau moratorium sementara yang diberlakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
"Kenapa terjadi moratorium? Artinya Menko Maritim itu jelas bahwa persoalan reklamasi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," kata Lulung.
Tak hanya Ahok, kata Lulung, dalam pemerintah provinsi tersebut terdapat Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan serta lembaga lainnya yang dianggap turut cawe-cawe dalam urusan reklamasi.
"Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah provinsi. Oleh karenanya lembaga terkait patut dijadikan tersangka termasuk Pak Gubernurnya," ujar Lulung.
Saat ini Ahok masih diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk semua tersangka kasus dugaan suap di balik pembahasan Raperda terkait reklamasi.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan penyidik KPK akan menanyai Ahok soal latar belakang penetapan biaya kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Penyidik juga akan mendalami beberapa hal terkait proses pembahasan Raperda dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan Ahok sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hingga kini KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam suap pembahasan raperda tersebut, antara lain Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman dan anak buah Ariesman yakni Trinanda Prihantoro.
- published: 30 May 2016
- views: 22093
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
- Order: Reorder
- Duration: 18:36
- Updated: 13 Apr 2016
- views: 1120
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil a...
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Geram Ahok.
==================
Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menceritakan ada salah satu petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPK DKI) yang bertanya padanya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kepada pegawai itu, Ahok menitipkan pesan kepada penggawa BPK agar berumur panjang supaya bisa melihat Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Kamu dari BPKP ya? Salam itu sama salah satu ketua BPK Prof Eddy (anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi). Salam sama beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dia menceritakan soal dinamika pemeriksaan di KPK kemarin (12/4/2016). Salah satu dari penyelidik yang meminta keterangan darinya adalah berlatar belakang BPKP. Dia kepada penyelidik inilah Ahok menitipkan salam ke Profesor Eddy.
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia (Eddy) berumur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok.
Ahok bertekad, bila dirinya bisa menjadi presiden, maka dia akan menegakkan aturan dan praktik manipulasi yang dilakukan kaum pejabat. Dan menurut Ahok, penggawa BPK yang memperkarakannya soal kasus RS Sumber Waras perlu melihat itu bila Ahok menjadi presiden.
"(Saya jadi presiden) Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Aku begitukan (menitip salam kepada penyelidik BPK DKI untuk Eddy)," kata Ahok.
Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA adalah anggota BPK periode 2014-2019. Guru besar akuntansi itu sebelum di BPK berkecimpung di BPKP Perwakilan DKI Jakarta.
Sumber: http://goo.gl/Qw09Cd
================
Ahok: Yang Duduk di BPK Berani Tidak Buktikan Hartanya Dari Mana? http://goo.gl/oI1gru
===============
Langgar Kode Etik, Mahasiswa Unpak Geruduk BPK.
Kedatangan mereka untuk menuntut agar dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor yang dikendalikan Prof. Dr. Eddy Mulyana Soepardi, yang merupakan anggota BPK bisa ditangkap dan diadili.
Selengkapnya: http://goo.gl/Ofvb8a
================
Ketua BPK Harry Azhar Azis Dituntut Mundur.
Ditemukan Sheng Yue International Limited di antara 11,5 juta berkas dokumen Mossack Fonseca. Harry mendirikan perusahaan itu pada Februari 2010 melalui P&B; Services Limited—spesialis pendirian perusahaan di Hong Kong—yang kemudian menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk mendaftarkan korporasi tersebut di BVI.
Ketika itu Harry menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Mencantumkan data pekerjaan sebagai pengusaha, Harry menggunakan kantornya di Kompleks Parlemen, yakni ruang 1219, Gedung Nusantara I, Senayan, sebagai alamat pemegang saham. Setidaknya hingga medio 2015, dokumen Panama Papers menunjukkan status Sheng Yue International Limited masih aktif.
Pekan lalu, Harry Azhar membantah jika disebut memiliki Sheng Yue ketika majalah Tempo menyiapkan laporan bertajuk "Penghuni Surga Pajak dari Senayan" yang terbit pada Senin lalu. Namun kemarin Harry akhirnya mengaku. Dia membenarkan bahwa perusahaan itu tidak dilaporkan dalam LHKPN, termasuk ketika dilantik menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2014.
Selengkapnya: https://goo.gl/eQLXwx
===============
Dokumen Ini Ungkap Motif Audit Sumber Waras.
Setelah enam kali surat-suratnya tak sesuai harapannya, Efdinal membuat audit yang menyalahkan pemerintah karena tak kunjung membeli lahan tersebut. Dalam audit pada Desember 2014 itu, Efdinal menulis bahwa keberadaan tanah tersebut menjadi temuan BPK yang membuat laporan keuangan pemerintah Jakarta “wajar dengan pengecualian”.
Karena itu agar tanah tersebut tak menjadi temuan BPK, Efdinal menyarankan pemerintah membelinya. Audit ini pun tak dihiraukan pemerintah karena berdasarkan penelusuran Dinas Pemakaman, tanah tersebut telah dibeli pada 1979 hanya belum balik nama kepemilikan.
Rupanya Efdinal masih berusaha menjual tanah tersebut dengan memakai audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui Kepala Inspektorat Lasro Marbun, ia meminta pemerintah membeli tanah itu lagi jika tak ingin audit Sumber Waras dipublikasikan sebagai temuan berindikasi korupsi.
Lagi-lagi, pemerintah Jakarta, yang beralih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menolaknya. Kepada Lasro, Basuki meminta BPK mempublikasikan saja audit itu dan menolak membeli tanah makam. “Toh, pemerintah DKI benar,” katanya.
Selengkapnya: https://goo.gl/iU2TyH
=============
Kesal Soal Sumber Waras, Ahok: Negeri Ini Gila!
http://goo.gl/Dq51h6
Terungkap, Anggota BPK RI Dipenuhi Orang Partai Pendukung KMP.
http://goo.gl/gWXy1K
============
BPK Seperti "Golkar Yunior", Tepat Ahok Sebut Ngaco.
http://goo.gl/svEB13
wn.com/Ahok Marah Besar Di Kpk, Blak Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek Bpkp
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Geram Ahok.
==================
Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menceritakan ada salah satu petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPK DKI) yang bertanya padanya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kepada pegawai itu, Ahok menitipkan pesan kepada penggawa BPK agar berumur panjang supaya bisa melihat Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Kamu dari BPKP ya? Salam itu sama salah satu ketua BPK Prof Eddy (anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi). Salam sama beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dia menceritakan soal dinamika pemeriksaan di KPK kemarin (12/4/2016). Salah satu dari penyelidik yang meminta keterangan darinya adalah berlatar belakang BPKP. Dia kepada penyelidik inilah Ahok menitipkan salam ke Profesor Eddy.
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia (Eddy) berumur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok.
Ahok bertekad, bila dirinya bisa menjadi presiden, maka dia akan menegakkan aturan dan praktik manipulasi yang dilakukan kaum pejabat. Dan menurut Ahok, penggawa BPK yang memperkarakannya soal kasus RS Sumber Waras perlu melihat itu bila Ahok menjadi presiden.
"(Saya jadi presiden) Supaya saya berantas munafik-munafik yang enggak bisa membuktikan (hasil audit).' Aku begitukan (menitip salam kepada penyelidik BPK DKI untuk Eddy)," kata Ahok.
Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA adalah anggota BPK periode 2014-2019. Guru besar akuntansi itu sebelum di BPK berkecimpung di BPKP Perwakilan DKI Jakarta.
Sumber: http://goo.gl/Qw09Cd
================
Ahok: Yang Duduk di BPK Berani Tidak Buktikan Hartanya Dari Mana? http://goo.gl/oI1gru
===============
Langgar Kode Etik, Mahasiswa Unpak Geruduk BPK.
Kedatangan mereka untuk menuntut agar dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor yang dikendalikan Prof. Dr. Eddy Mulyana Soepardi, yang merupakan anggota BPK bisa ditangkap dan diadili.
Selengkapnya: http://goo.gl/Ofvb8a
================
Ketua BPK Harry Azhar Azis Dituntut Mundur.
Ditemukan Sheng Yue International Limited di antara 11,5 juta berkas dokumen Mossack Fonseca. Harry mendirikan perusahaan itu pada Februari 2010 melalui P&B; Services Limited—spesialis pendirian perusahaan di Hong Kong—yang kemudian menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk mendaftarkan korporasi tersebut di BVI.
Ketika itu Harry menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Mencantumkan data pekerjaan sebagai pengusaha, Harry menggunakan kantornya di Kompleks Parlemen, yakni ruang 1219, Gedung Nusantara I, Senayan, sebagai alamat pemegang saham. Setidaknya hingga medio 2015, dokumen Panama Papers menunjukkan status Sheng Yue International Limited masih aktif.
Pekan lalu, Harry Azhar membantah jika disebut memiliki Sheng Yue ketika majalah Tempo menyiapkan laporan bertajuk "Penghuni Surga Pajak dari Senayan" yang terbit pada Senin lalu. Namun kemarin Harry akhirnya mengaku. Dia membenarkan bahwa perusahaan itu tidak dilaporkan dalam LHKPN, termasuk ketika dilantik menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2014.
Selengkapnya: https://goo.gl/eQLXwx
===============
Dokumen Ini Ungkap Motif Audit Sumber Waras.
Setelah enam kali surat-suratnya tak sesuai harapannya, Efdinal membuat audit yang menyalahkan pemerintah karena tak kunjung membeli lahan tersebut. Dalam audit pada Desember 2014 itu, Efdinal menulis bahwa keberadaan tanah tersebut menjadi temuan BPK yang membuat laporan keuangan pemerintah Jakarta “wajar dengan pengecualian”.
Karena itu agar tanah tersebut tak menjadi temuan BPK, Efdinal menyarankan pemerintah membelinya. Audit ini pun tak dihiraukan pemerintah karena berdasarkan penelusuran Dinas Pemakaman, tanah tersebut telah dibeli pada 1979 hanya belum balik nama kepemilikan.
Rupanya Efdinal masih berusaha menjual tanah tersebut dengan memakai audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui Kepala Inspektorat Lasro Marbun, ia meminta pemerintah membeli tanah itu lagi jika tak ingin audit Sumber Waras dipublikasikan sebagai temuan berindikasi korupsi.
Lagi-lagi, pemerintah Jakarta, yang beralih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menolaknya. Kepada Lasro, Basuki meminta BPK mempublikasikan saja audit itu dan menolak membeli tanah makam. “Toh, pemerintah DKI benar,” katanya.
Selengkapnya: https://goo.gl/iU2TyH
=============
Kesal Soal Sumber Waras, Ahok: Negeri Ini Gila!
http://goo.gl/Dq51h6
Terungkap, Anggota BPK RI Dipenuhi Orang Partai Pendukung KMP.
http://goo.gl/gWXy1K
============
BPK Seperti "Golkar Yunior", Tepat Ahok Sebut Ngaco.
http://goo.gl/svEB13
- published: 13 Apr 2016
- views: 1120
Viola Arsa - KPK
- Order: Reorder
- Duration: 3:01
- Updated: 12 May 2016
- views: 17222
Hi Dangdut Mania Dengerin lagu Viola Arsa Yaa KPK
Kangen Pengen Ketemu
Jangan Lupa Like & Subcribenya Ya.....
indosat ketik : SET VIOLA02 kirim 808
XL ketik :...
Hi Dangdut Mania Dengerin lagu Viola Arsa Yaa KPK
Kangen Pengen Ketemu
Jangan Lupa Like & Subcribenya Ya.....
indosat ketik : SET VIOLA02 kirim 808
XL ketik : VIOLA02 kirim ke 1818
wn.com/Viola Arsa Kpk
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
- Order: Reorder
- Duration: 13:16
- Updated: 04 Jun 2016
- views: 5730
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Ahmad Dhani nampaknya telah mempunyai niat untuk mengadakan ko...
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Ahmad Dhani nampaknya telah mempunyai niat untuk mengadakan konser di gedung KPK menyusul yang sempat dilakukan oleh Slank, sayangnya, rencana Ahmad Dhani itu harus kandas.
Di dalam pernyataannya, Dhani berkeinginan untuk mengadakan konser untuk turut menyuarakan aspirasinya pada para pejabat negara. Untuk Dhani, bernyanyi adalah bentuk orasi untuk seorang musisi, dan hal itu bisa diwujudkan melalui kegiatan konser yang sedianya akan ia lakukan hari ini.
Tetapi pada akhirnya, Dhani pun mesti mengurungkan niatannya itu. Satu hari sebelum Dhani mengadakan konser, ia memperoleh peringatan dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Krishna Murti untuk tak menggelar kegiatan tersebut.
Dituturkan oleh Dhani, Krishna mengatakan jika kegiatan konser itu bertentangan dengan keinginan presiden yang melarang semua bentuk kegiatan yang bisa memunculkan keramaian di depan gedung KPK. Diakui oleh Dhani, dirinya sangat iri dengan Slank yang bisa melakukan demo di gedung KPK.
“Slank saja bisa masa kita nggak bisa.” ungkap Ahmad Dhani dengan nada tinggi pada Kamis (2/6/2016).
Ratna Sarumpaet, yang juga menemani istri dari Mulan Jameela ini pun merasa kesal pada pihak kepolisian, terkait contoh yang dikatakan oleh Dhani.
wn.com/Berita 4 Juni 2016 Gila Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Ahmad Dhani nampaknya telah mempunyai niat untuk mengadakan konser di gedung KPK menyusul yang sempat dilakukan oleh Slank, sayangnya, rencana Ahmad Dhani itu harus kandas.
Di dalam pernyataannya, Dhani berkeinginan untuk mengadakan konser untuk turut menyuarakan aspirasinya pada para pejabat negara. Untuk Dhani, bernyanyi adalah bentuk orasi untuk seorang musisi, dan hal itu bisa diwujudkan melalui kegiatan konser yang sedianya akan ia lakukan hari ini.
Tetapi pada akhirnya, Dhani pun mesti mengurungkan niatannya itu. Satu hari sebelum Dhani mengadakan konser, ia memperoleh peringatan dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Krishna Murti untuk tak menggelar kegiatan tersebut.
Dituturkan oleh Dhani, Krishna mengatakan jika kegiatan konser itu bertentangan dengan keinginan presiden yang melarang semua bentuk kegiatan yang bisa memunculkan keramaian di depan gedung KPK. Diakui oleh Dhani, dirinya sangat iri dengan Slank yang bisa melakukan demo di gedung KPK.
“Slank saja bisa masa kita nggak bisa.” ungkap Ahmad Dhani dengan nada tinggi pada Kamis (2/6/2016).
Ratna Sarumpaet, yang juga menemani istri dari Mulan Jameela ini pun merasa kesal pada pihak kepolisian, terkait contoh yang dikatakan oleh Dhani.
- published: 04 Jun 2016
- views: 5730
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
- Order: Reorder
- Duration: 18:24
- Updated: 20 May 2016
- views: 1208
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN AHOK Di KPK Panabung Kelaparan. Aksi demonstrasi di depan gedung Komis...
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN AHOK Di KPK Panabung Kelaparan. Aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ricuh, Jumat (20/5) siang. Warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara tiba-tiba datang ke depan markas KPK, berorasi dan bikin rusuh.
Baku hantam tak terelakan. Polisi berupaya membubarkan massa yang terus melawan. Tak pelak, hujan batu dialamatkan ke markas KPK dan polisi yang berupaya membubarkan massa.
Gas air mata berkali-kali ditembakan. Namun warga tetap melawan. Suasana semakin mencekam. Massa mendemo mendesak agar KPK menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap, karena diduga terlibat korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD DKI Jakarta menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap berbagai kebijakan gubernur. Termasuk soal reklamasi, penggusuran Kalijodo, pasar Ikan dan Kampung Akuarium yang tidak mengedepankan kemanusiaan.
Aksi itu tak berjalan tertib. Warga sebelumnya menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta kemudian merangsek menuju KPK.
wn.com/Minta Ahok Di Tangkap , Demo Kpk Rusuh Panasbung Kelaparan Berita Ahok Terbaru
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN AHOK Di KPK Panabung Kelaparan. Aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ricuh, Jumat (20/5) siang. Warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara tiba-tiba datang ke depan markas KPK, berorasi dan bikin rusuh.
Baku hantam tak terelakan. Polisi berupaya membubarkan massa yang terus melawan. Tak pelak, hujan batu dialamatkan ke markas KPK dan polisi yang berupaya membubarkan massa.
Gas air mata berkali-kali ditembakan. Namun warga tetap melawan. Suasana semakin mencekam. Massa mendemo mendesak agar KPK menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap, karena diduga terlibat korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD DKI Jakarta menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap berbagai kebijakan gubernur. Termasuk soal reklamasi, penggusuran Kalijodo, pasar Ikan dan Kampung Akuarium yang tidak mengedepankan kemanusiaan.
Aksi itu tak berjalan tertib. Warga sebelumnya menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta kemudian merangsek menuju KPK.
- published: 20 May 2016
- views: 1208
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
- Order: Reorder
- Duration: 26:03
- Updated: 08 Apr 2016
- views: 6275
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk menuntut agar ahok segera ditangkap karena terbukti KORUPSI. Namun saya...
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk menuntut agar ahok segera ditangkap karena terbukti KORUPSI. Namun sayang ketika massa datang pada jam 8, KPK tidak memberi izin pewakilan masa untuk masuk ke dalam hingga jam 10.30. Ini yang membuat Habib Rizieq MARAH BESAR kepada KPK sebab diluar sana banyak kiyai sepuh yang ikut demo merasa kelelahan akibat kepanasan.
Habib Rizieq paparkan kronologis lengkap di dalam kantor KPK , berbeda dengan video sepotong yang diupload oleh petugas KPK NAKAL yang hanya menunjukan kemarahan Habib Rizieq tanpa memberitahu ke publik penyebabnya. Disinyalir video tersebut sengaja diunggah untuk menjatuhkan pribadi Habib Rizieq dan menyerang para ulama DKI yang sedang berjuang menyelamatkan Jakarta.
Habib Rizieq juga memaparkan Indikasi Korupsi yang dilakukan Ahok diantaranya Korupsi Sumber Waras dan Penyalahgunaan wewenang kekuasaan dalam kasus Reklamasi Teluk jakarta
Semoga kita obyektif dalam menilai suatu peristiwa, mari dukung Gubernur Muslim Untuk Jakarta yang berkah, bersih, adil dan cinta kepada Islam. Serahkan KTP anda untuk Gubernur Muslim jakarta dengan cara mendatangi Posko-posko GMJ
wn.com/Penyebab Habib Rizieq Ngamuk Di Kpk Pas Demo Ahok Yg Korupsi
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk menuntut agar ahok segera ditangkap karena terbukti KORUPSI. Namun sayang ketika massa datang pada jam 8, KPK tidak memberi izin pewakilan masa untuk masuk ke dalam hingga jam 10.30. Ini yang membuat Habib Rizieq MARAH BESAR kepada KPK sebab diluar sana banyak kiyai sepuh yang ikut demo merasa kelelahan akibat kepanasan.
Habib Rizieq paparkan kronologis lengkap di dalam kantor KPK , berbeda dengan video sepotong yang diupload oleh petugas KPK NAKAL yang hanya menunjukan kemarahan Habib Rizieq tanpa memberitahu ke publik penyebabnya. Disinyalir video tersebut sengaja diunggah untuk menjatuhkan pribadi Habib Rizieq dan menyerang para ulama DKI yang sedang berjuang menyelamatkan Jakarta.
Habib Rizieq juga memaparkan Indikasi Korupsi yang dilakukan Ahok diantaranya Korupsi Sumber Waras dan Penyalahgunaan wewenang kekuasaan dalam kasus Reklamasi Teluk jakarta
Semoga kita obyektif dalam menilai suatu peristiwa, mari dukung Gubernur Muslim Untuk Jakarta yang berkah, bersih, adil dan cinta kepada Islam. Serahkan KTP anda untuk Gubernur Muslim jakarta dengan cara mendatangi Posko-posko GMJ
- published: 08 Apr 2016
- views: 6275
close fullscreen
- Playlist
- Chat
close fullscreen
- Playlist
- Chat
3:10
VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1
CLIENT VERSION FINAL
published: 15 Mar 2014
VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1
VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1
- Report rights infringement
- published: 15 Mar 2014
- views: 1169300
25:14
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
Kesalahan KPK dalam penggeledahan hari ini di DPR adalah sebagai berikut:
1. Surat pengge...
published: 15 Jan 2016
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Geledah DPR, Fahri Hamzah : KELUAR!!
- Report rights infringement
- published: 15 Jan 2016
- views: 168459
8:39
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
Bagi lawan Ahok, manufer Tempo jelas dipuji. Dugaan lawan Ahok yang selama ini percaya ba...
published: 29 May 2016
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap
- Report rights infringement
- published: 29 May 2016
- views: 9981
13:42
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
Informasi Aktual Adalah Channel Yang Memberikan Informasi Terkini Seputar Iklim Politik Di...
published: 16 May 2016
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berita Terbaru Hari Ini
- Report rights infringement
- published: 16 May 2016
- views: 111832
13:33
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
...
published: 30 May 2016
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan AHOK Tersangka Kasus Reklamasi (HEBOH)
- Report rights infringement
- published: 30 May 2016
- views: 22093
18:36
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia umur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. Supa...
published: 13 Apr 2016
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobrok” Ide Jahat Antek BPKP
- Report rights infringement
- published: 13 Apr 2016
- views: 1120
3:01
Viola Arsa - KPK
Hi Dangdut Mania Dengerin lagu Viola Arsa Yaa KPK
Kangen Pengen Ketemu
Jangan Lupa Like &...
published: 12 May 2016
Viola Arsa - KPK
13:16
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna...
published: 04 Jun 2016
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser Digedung Kpk, Ahmad Dhani Diusir Khrisna Murti
- Report rights infringement
- published: 04 Jun 2016
- views: 5730
18:24
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
Minta Ahok Ditangkap, Demo KPK Rusuh, PANASBUNG KELAPARAN LEMPAR BOTOL DEMO PENJARAKAN A...
published: 20 May 2016
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG KELAPARAN - Berita Ahok Terbaru
- Report rights infringement
- published: 20 May 2016
- views: 1208
26:03
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
Pada hari Senin 4 April 2016, FPI bersama ormas-ormas se DKI mendatangi gedung KPK untuk m...
published: 08 Apr 2016
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK yg KORUPSI
- Report rights infringement
- published: 08 Apr 2016
- views: 6275
VIOLA ARSA (KPK) 'Kangen Pengen Ketemu' Versi 1...
KPK Menenteng Brimob Bersenjata Laras Panjang Gele...
AHOK diserang TEMPO,kurawa Bela Ahok,KPK tiarap...
Jawaban MENGERIKAN Ahok Saat DIPERIKSA KPK - Berit...
Berita 31 Mei 2016 - Lulung NGAMUK KPK Tak Jadikan...
Ahok Marah Besar di KPK, Blak-Blakan Bongkar “Bobr...
Viola Arsa - KPK...
Berita 4 Juni 2016 - GILA! Ahmad Dhani Mau Konser ...
Minta Ahok Di TANGKAP , Demo KPK Rusuh PANASBUNG K...
Penyebab Habib Rizieq Ngamuk di KPK Pas DEMO AHOK ...
-
Lyrics list:lyrics
-
Que Poca
-
Cowpoke
-
Go Big
-
C.p.k.
-
Go Back
-
C.B.C.
-
Go Back
-
Go Back
-
Go Back
-
Go Back
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Que Poca
Me dices que
a llegado el momento
de terminar lo nuestro
y te vas a marchar
Y aclaras que
como pasa en un cuento
siempre existe un principio
luego llega el final
Me dices que
es mejor que sigamos
cada quien por su lado
que me busque otro amor
Que asi es mejor
que para ti es perfecto
que se acabo aquel cuento
que digamos adios
Que poca, marcharte
sin sentir remordimiento
causarme un gran dolor
y un cruel tormento
al dar punto final
a nuestra historia
Que poca, me pides
que nomas seamos amigos
se me hace que te fallan
los sentidos, que poca
pena tienes al pedirlo
Me dices que
es mejor que sigamos
cada quien por su lado
que me busque otro amor
Que asi es mejor
que para ti es perfecto
que se acabo aquel cuento
que digamos adios
Que poca, marcharte
sin sentir remordimiento
causarme un gran dolor
y un cruel tormento
al dar punto final
a nuestra historia
Que poca, me pides
que nomas seamos amigos
se me hace que te fallan
los sentidos, que poca
madre tienes al pedirlo
photo: Creative Commons / Gage Skidmore
GOP Wants to Declare War On Islamic Ideology In Wake Of Orlando Shooting
Edit WorldNews.com 17 Jun 2016
Article by WN.com Correspondent Dallas DarlingRepublicans are giving a whole new meaning to Carl Von Clausewitz’s famous military theory “war is the continuation of Politik by other means.” ... “Groups like ISIS want to claim that they are the true leaders of over a billion Muslims…who reject their crazy notions” said the president ... Indeed, some view it as either a conservative or liberal movement dependent on their notion of Islam....
photo: Public Domain / Facebook/ Attanai Thaiyuanwong
Video: Godzilla-sized lizard tries to enter home in Thailand
Edit Deccan Chronicle 17 Jun 2016
How often do you see a Godzilla-sized lizard knocking your door? On Wednesday a Thai resident captured a video of his encounter with a giant reptile, who was knocking on his door trying to get into his house. Attanai Thaiyuanwong found this huge lizard trying to make his way into his place and within no time shared the photos of it on Facebook ... . ....
photo: Creative Commons / TheBostonianLonghorn
IAAF Refuses To Lift Ban, Russian Olympic Team To Miss Rio Olympics
Edit WorldNews.com 17 Jun 2016
A decision by the International Association of Athletics Federations (IAAF) governing body Friday will force Russian track and field athletes to miss the Rio Olympics after the sport's governing body decided unanimously to keep a ban in place ahead of the Games, SkyNews reported.In November, the IAAF provisionally suspended the country’s athletes from competition....
photo: NASA / James Yungel
'We’re Officially Living in a New World': Antarctica Hits Highest CO2 Level in 4 Million Years
Edit Alternet 17 Jun 2016
Earth's most remote continent has officially caught up to the rest of the planet. That spells disaster for us all. We’re officially living in a new world. Carbon dioxide has been steadily rising since the start of the Industrial Revolution, setting a new high year after year. There’s a notable new entry to the record books. The last station on Earth without a 400 parts per million (ppm) reading has reached it. A little 400 ppm history....
« back to news headlines
Understanding Jokowi’s ploy in nominating Tito Karnavian
Edit The Jakarta Post 18 Jun 2016
But before the President was able to inaugurate him, the Corruption Eradication Commission (KPK) named Budi a graft suspect. Budi filed a pretrial motion to challenge the KPK’s decision and won, with the court annulling his suspect status. However, the case triggered a war between the two institutions, with the police then naming several KPK commissioners and a KPK investigator suspects in criminal cases....
Criminalizing a statement
Edit The Jakarta Post 18 Jun 2016
Corruption Eradication Commission (KPK) deputy chairman Saut Situmorang leaves a ......
KPK says bribe afforded dangdut singer lenient sentence
Edit The Jakarta Post 17 Jun 2016
The Corruption Eradication Commission (KPK), which made the arrests, alleged that Saipul, through his lawyers Bertha Natalia and Kasman Sangaji who were arrested along with the artist’s older brother Samsul Hidayatullah, bribed North Jakarta District Court clerk Rohadi with Rp 250 million (US$18,700) to coax the panel of judges into rejecting prosecutors’ calls for the application of the harsher punishments on Saipul....
Governor Ahok faces fresh graft allegation
Edit The Jakarta Post 17 Jun 2016
On Wednesday, Junimart said during a hearing with the Corruption Eradication Commission (KPK) at the House that Teman Ahok had accepted money from a developer that was involved in one of the Jakarta Bay reclamation projects, which are currently on hold because of overlapping regulations ... “We are shocked by news, but we are ready if the KPK wants to investigate us....
Supreme Court to probe judges in ‘dangdut’ singer case
Edit The Jakarta Post 17 Jun 2016
The Supreme Court’s supervisory body will question judges who sentenced dangdut singer Saipul Jamil to three years in prison, following the arrest by the Corruption Eradication Commission (KPK) of a court clerk accused of accepting a bribe from the singer’s lawyers ... Supreme Court spokesman Suhadi said his institution was waiting for an explanation from the KPK about the case....
KPK raids court in dangdut singer's bribery case
Edit The Jakarta Post 17 Jun 2016
Corruption Eradication Commission (KPK) investigators have raided a judge's office in connection with a bribery case involving Saipul Jamil, a dangdut singer recently sentenced to three years in prison for sexual abuse ... The KPK has named four people as suspects for bribery....
KPK to probe allegation that Teman Ahok received funding from reclamation developers
Edit The Jakarta Post 16 Jun 2016
The Corruption Eradication Commission (KPK) will probe recent information alleging that Teman Ahok (Friends of Ahok) received billions in funds from reclamation project developers, the KPK chairman said on Wednesday. KPK received information alleging that Rp 30 billion was provided to Teman Ahok, KPK chairman Agus Rahardjo said ... KPK plan to issue an investigation letter to confirm the information....
KPK seeks clarification over Sumber Waras audit
Edit The Jakarta Post 16 Jun 2016
The Corruption Eradication Commission (KPK) said that it had found no indication of graft behind the Jakarta administration’s purchase of land from health foundation Sumber Waras worth Rp 775.69 billion (US$58 million) in 2014, asking that the Supreme Audit Agency (BPK) explain its audit of the case ... One of them is the BPK,” KPK chairman Agus ......
Teman Ahok denies accusation, welcomes KPK investigation
Edit The Jakarta Post 16 Jun 2016
A group of volunteers for Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama who operate under the Teman Ahok banner are denying accusations that they received Rp 30 billion from developers involved in reclamation projects and say they welcome an investigation by the Corruption Eradication Commission (KPK) ... to the public and to the KPK....
Teman Ahok accusations uncalled for: Ahok
Edit The Jakarta Post 16 Jun 2016
Ahok questioned the motive of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) lawmaker Junimart Girsang who said in a hearing on Wednesday with the Corruption Eradication Commission (KPK) that he had information about hefty cash flows to Teman Ahok ... The latter case was recently rejected by the KPK....
No Irregularities in Sumber Waras Hospital Land Procurement
Edit Jakarta Globe 16 Jun 2016
KPK Chairman, Agus Rahardjo, says the anti-graft body has discussed the case with academic experts and the Indonesian judicial monitoring society ... ....
KPK deputy chairman interrogated for three hours by police
Edit Antara News 16 Jun 2016
Deputy Chairman of Indonesias Corruption Eradication Commission (KPK) Saut Situmorang was questioned as a reported witness for three hours by the Police Criminal Investigation Body (Bareskrim) in connection with an alleged ... ....
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next page »
