Prime Minister Peter O'Neill speaks about his new new West Papua strategy in the EMTV interview. Video: PNG's EMTV Pacific Scoop: Report -- By Scott Waide in Post Moresby After decades of maintaining a relatively neutral stance, the Papua New Guinea government will finally make a strong representation to Indonesia to raise concerns over alleged human rights abuses committed by the Indonesian military in the West Papua region. Prime Minister Peter O'Neill said in an interview with EMTV on Friday that the Foreign Affairs Department will deliver a diplomatic note expressing the concerns of Papua New Guinea citizens over the two Melanesian provinces of Papua and West Papua to the Indonesian government. The response comes days after representatives of more than 4000 Lutheran women called on Peter O'Neill to look into the difficulties faced by West Papuans. The public appeal for government attention to the West Papuan cause was made by Rose Muingepe, a Lutheran Women's representative who was attending a conference in Mumeng outside of Lae City. "We are asking the government to raise the plight of the West Papuans on the floor of Parliament. We know that women are being raped, men are being tortured and we want our government to pay attention to the issue. Diplomatic note Prime Minister O'Neill said a diplomatic note would be passed on to the Indonesian government through PNG's Jakarta embassy. "We need to respect international conventions made in organisations like the United Nations. We also need to respect that Indonesia is a part of those organisations. "Through those conventions we will deliver a diplomatic note raising the concerns of our citizens over some of the reports that we are getting from West Papua on human rights abuses." This is the first time, in years that a Papua New Guinean prime minister has acknowledged human rights abuses in Papua. Prime Minster O'Neill will also be bringing the West Papua issue to the attention of the Indonesian President in an upcoming democracy conference in Bali later this year. At last month's Pacific Islands Forum, Pacific Scoop's Henry Yamo reported following an interview with Vanuatu Deputy Prime Minister Ham Lini that Pacific leaders did not back Vanuatu's supports for West Papua. Source: EMTV News Related News: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/right-to-life-of-civilians-and-security.html Indonesian: Perdana Menteri Peter O'Neill berbicara tentang strategi barunya Barat baru Papua dalam wawancara EMTV. Video: PNG EMTV Pacific Scoop: Laporan - Oleh Scott Waide di Pos Moresby Setelah puluhan tahun mempertahankan sikap yang relatif netral, pemerintah Papua Nugini akhirnya akan membuat representasi yang kuat ke Indonesia untuk meningkatkan kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia di wilayah Papua Barat. Perdana Menteri Peter O'Neill mengatakan dalam sebuah wawancara dengan EMTV pada hari Jumat bahwa Departemen Luar Negeri akan memberikan nota diplomatik mengungkapkan keprihatinan Papua Nugini warga New selama dua provinsi Melanesia Papua dan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Tanggapan muncul beberapa hari setelah perwakilan dari lebih dari 4000 wanita Lutheran meminta Peter O'Neill untuk melihat ke dalam kesulitan yang dihadapi oleh orang Papua Barat. Daya tarik publik untuk perhatian pemerintah terhadap penyebab Papua Barat dibuat oleh Rose Muingepe, perwakilan Perempuan Lutheran yang menghadiri sebuah konferensi di Mumeng luar Kota Lae. "Kami meminta pemerintah untuk menaikkan penderitaan rakyat Papua Barat di lantai Parlemen. Kita tahu bahwa wanita sedang diperkosa, laki-laki yang disiksa dan kami ingin pemerintah kita untuk memperhatikan masalah ini. Diplomatic catatan Perdana Menteri O'Neill mengatakan nota diplomatik akan diteruskan kepada pemerintah Indonesia melalui PNG Jakarta kedutaan. "Kita perlu menghormati konvensi internasional yang dibuat dalam organisasi seperti PBB. Kita juga perlu menghormati bahwa Indonesia adalah bagian dari organisasi-organisasi. "Melalui konvensi-konvensi tersebut kami akan memberikan nota diplomatik meningkatkan keprihatinan warga kami selama beberapa laporan yang kami dapatkan dari Papua Barat pada pelanggaran hak asasi manusia." Ini adalah pertama kalinya, dalam beberapa tahun bahwa Papua Nugini Perdana Menteri telah mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Perdana Menteri O'Neill juga akan membawa masalah Papua Barat menjadi perhatian Presiden Indonesia dalam konferensi demokrasi mendatang di Bali akhir tahun ini. Pada bulan lalu Forum Kepulauan Pasifik, Pacific Scoop Henry Yamo dilaporkan setelah wawancara dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu Ham Lini bahwa Pacific pemimpin tidak kembali mendukung Vanuatu untuk Papua Barat. Sumber: Berita EMTV Relasi Berita: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/right-to-life-of-civilians-and-security.html

• published: 14 Oct 2012
• views: 1208