EngageMedia Blog

"Cultural Representatives in lieu of Remittances Hero" by Rangga Babuju

by Kartika Pratiwi August 11, 2015

According to the Global Slavery Index in 2014, victims of modern slavery increased up to 300% from the previous year. Research by the Walk Free Foundation (WFF, Australia) in 2013 has stated Indonesia as being one of 114 countries around the world that practices modern slavery and that there were an estimated 210,000 Indonesians who were working in conditions equating to slavery in foreign countries.

Indonesian NGO Migrant Care reported that in 2013 alone, there were 398,270 cases of violations against migrant workers from the 6.5 million Indonesians who were working abroad, 84% of which are women workers.

To further highlight these cases of abuse and exploitation, we collaborated with the Alam Tara Institute to organise a screening of Crossroads, our advocacy video collection which has several videos featuring the stories migrants in Malaysia. The event was held on 29 July at Kedai Kalikuma in Mataram, Invited to participate in the post-screening discussion were Endang Susilowati, an activist of migrant workers advocacy in Lombok since 2004, and Paox Iben Mudhaffar, as a cultural activist, novelist and research with focuses in many issues in Lombok, and Rangga Babuju as a moderator.

CROSSROADS is the documentary video collection, which were produced by migrant workers themselves in Southeast Asia. They developed their own ideas, did the shooting processes, edited and until the promotion assessment and it took one whole year to do it all.

From several testimonies that were screened on the movies, Endang Susilowati said that those were actually happened in migrant workers real life. Paspor Melancong (or tourism passport) is the most common issue they had. “As a tourist, we can’t stay there for a long time but it is the easiest way they can get”, Endang added.

Government has to initiate the term cultural representatives instead of remittances hero as what they do is aligned with the country dignity.

“For it to be more appreciated and acted as righteously cultural representatives”, said Paox Iben.

‘DUTA KEBUDAYAAN’ Dipaksa Menjadi ‘PAHLAWAN DEVISA’ oleh Rangga Babuju

by EM News August 06, 2015

Migrant adalah orang yang berpindah dari wilayah lahir ke wilayah lain dengan maksud untuk bekerja. sehingga dikenal dengan Migran Internal yang merantau dari daerah ke daerah lain dalam Negara Indonesia dengan maksud bekerja dan adapula Migran Internasional yang keluar negeri dengan maksud bekerja. Migran Internasional inilah yang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau ada pula disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Belakangan disebut sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI).

Berdasarkan hasil penelitian Walk Free Foundation (WFF) – Australia pada tahun 2013, bahwa Indonesia adalah salah satu dari 114 negara di dunia yang menggunakan praktek perburuan modern. Dalam penelitian tersebut, di releas juga bahwa terdapat 210.000 warga Negara Indonesia bekerja sebagai Budak di Luar Negeri. Hal ini singkron dengan penelitian Global Slavery Index yang di releas tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Korban perbudakan modern pada tahun 2014 meningkat 300 % dari tahun sebelumnya (2013). Setidaknya terdapat 210.970 orang pada tahun 2013, meningkat menjadi 714.300 pada tahun 2014.

Catatan Migrant Care tahun 2013 menyatakan bahwa ada 398.270 kasus yang menimpa BMI di luar negeri selama setahun terakhir. Jumlah tersebut dari 6,5 juta WNI yang bekerja sebagai BMI di luar negeri. Dan 84 % dari jumlah tersebut adalah kaum Perempuan atau TKW.

Dari hal tersebut, Alam Ntara Institute bekerjasama dengan EngageMedia menginisiasi untuk mengadakan Bedah Film ‘Crossroads’ sekaligus Diskusi tentang Isu dan Fenomena Buruh Migran di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Bedah Film dan Diskusi yang diadakan di Kedai Kalikuma – Mataram, pada hari Rabu, 29 Juli 2015 tersebut menghadirkan Pembicara, Endang Susilowati, SH, Aktifis Lembaga Pancakarsa yang intens melakukan kajian dan advokasi BMI di NTB sejak tahun 2004. Juga sebagai pembicara pembanding, Paox Iben Mudhaffar, Budayawan NTB, Novelis, sekaligus Penggiat dan Peneliti masalah-masalah Konflik di NTB melalui ‘Rumah Arus’ nya. Diskusi ini dipandu oleh saya sendiri sebagai Moderator.

Film ‘Crossroad’ (Persimpangan jalan) adalah sebuah Film Dokumenter Testimoni tentang hiruk pikuk BMI dibeberapa Negara Asean. Film ini diproduksi sendiri oleh BMI, termasuk dalam penggalian Ide, proses Syuting, Editing hingga promosi. Pembuatan Film ini cukup lama, 1 tahun untuk sebuah Film Dokumenter Testimoni.

Dari beberapa testimoni yang ditayangkan dalam film tersebut, menurut Ibu Endang, kerap dirasakan oleh BMI dengan Paspor Melancong. Istilah Paspor Melancong ini biasa didengar dari para BMI Malaysia, yaitu Paspor wisata. “Karena sebagai wisatawan, tentu tidak lama, namun para BMI lebih mudah mendapatkan Paspor Melancong ini yang kemudian digunakan untuk bekerja” jelas Endang yang sudah melalang buana bolak balik Lombok – Malaysia ini.

Dilain sisi, berdasarkan fakta-fakta pengakuan dalam Film tersebut, bahwa dugaan Trafficking itu cukup tinggi dengan Modus Potong Gaji. Hal itu didasarkan dari testimoni sebagian besar BMI yang diusir dari Malaysia. PJTKI dengan mudahnya melakukan kongsi dengan Agency yang ada. “Potong Gaji sekian bulan, setelah itu dipindahkan lagi dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Sehingga selama itu BMI tidak terima gaji sekalipun” Tegasnya.

Menurut Paox Iben, apa yang dijelaskan oleh Ibu Endang itu diakui benar adanya akibat rendahnya martabat bangsa Indonesia melalui para BMI. Meskipun tidak semua BMI mengalami perlakukan yang sama dan mendapatkan kasus-kasus yang disebutkan, namun tentang Perbudakan Modern tersebut, Paox berkeyakinan atas adanya By Design.

Apalagi jika kita membaca UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Buruh Migran. Dalam UU tersebut, hanya satu pasal yang berbicara tentang Perlindungan Buruh Migran. Selebihnya adalah Pasal Usaha dan ratifikasi. “Itu pun karena Konvensi Buruh Migran baru di Ratifikasi setelah 13 tahun diperjuangkan. Ini konyol, sebab, Kebijakan Migran Indonesia merupakan warisan Orde Baru yang sifatnya mengerahkan dan Penguasaan bukan perlindungan” Tegasnya.

Menurut Catatan Migran Care menyebutkan bahwa Indonesia menduduki Rangking ke 8 sebagai Negara yang warganya diperbudak (2014). Hal ini disingkronkan dengan Testimoni beberapa BMI dalam Film ‘Crossrods’ tersebut yang menyatakan bahwa mereka bekerja siang dan malam dengan upah yang tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan.

Diskusi hangat tersebut berlangsung selama 4 jam lebih. Menjadi alot ketika Paox Iben menuturkan tentang kajian Folosofis, Sosiologis, Antropologis serta Geografis atas BMI. Menurut Paox Iben, Simbolitas atau 'gelar' BMI harus diubah yang akan diikuti oleh perubahan mindset dan paradigma berpikir masyarakat tentang para BMI ini. “mereka tidak boleh lagi dianggap sebagai Pahlawan Devisa, sebab, tanpa dinyatakan demikian pun mereka dan kita semua pun adalah pahlawan pada masing-masing bidang. Pemerintah harus mendorong Istilah ‘Duta Kebudayaan’ kepada para BMI agar selaras dengan target peningkatan Martabat Indonesia di luar negeri. agar BMI kita dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang Duta Wisata” Tegas Paox.

Hal ini menanggapi beberapa pertanyaan Audience serta data Lembaga Panckarsa yang menyatakan bahwa Transaksi dari BMI yang masuk ke NTB dalam setiap hari adalah lebih kurang Rp 3 Miliar atau lebih kurang Rp 1,5 Triliun dalam setahun. Hal tersebut baru melalui transaksi per-Bank-an, belum lagi uang yang dibawa tangan oleh para BMI yang pulang cuti atau pulang tidak lagi menjadi BMI.

Dari Diskusi tersebut menghasilkan beberapa Point penting sebagai rekomendasi atau semacam Kesepakatan bersama bahwa:

1) Migran adalah sesuatu yang perlu diadvokasi lebih jauh dan luas, karena hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Sebab, NTB adalah salah satu daerah penyuplai Migran Internasional di berbagai Negara.

2) Tentang strategi Kebudayaan dalam mengubah Mindset dari ‘Pahlawan Devisa’ menjadi ‘Duta Kebudayaan’ sekiranya harus dilakukan berbagai upaya membangun Opini sosial agar Pemerintah baik pusat maupun daerah tergerak hatinya untuk menyiapkan warga masyarakat yang akan bekerja ke Luar Negeri agar memiliki Kreatifitas Seni dan kebudayaan yang Inovatif.

3) Dari diskusi yang dilakukan, besar harapan terbentuknya atau menyebarnya lembaga atau Wadah yang consent terhadap advokasi dan Konsultasi serta jalinan kemitraan terkait pengembangan potensi dengan para ‘Alumni’ BMI maupun calon BMI. Sehingga para BMI yang akan segera selesai masa kontrak dan kembali ke Indonesia telah memiliki rencana untuk membangun apa. Berdasarkan hasil komunikasi dan konsultasi potensi dengan lembaga atau wadah yang dimaksud.

Diskusi yang membicarakan tentang banyak hal mengenai kendala, hambatan, serta peluang sebagai seorang BMI yang diselenggarakan tersebut menyadarkan kita semua, bahwa penting untuk terus melakukan upaya sosialisasi dan interaksi yang lebih berkesenambungan dengan berbagai pihak dalam menyikapi setiap persoalan tentang BMI ini. Para ‘Pahlawan Devisa’ tanpa perlindungan Negara yang berarti. Dan akan menjadi sangat berarti bila pemerintah menyiapkan mereka sebagai ‘Duta Kebudayaan’. Martabat dan Harga diri bangsa Indonesia pun dihormati dan di hargai.

Kedai Kalikuma – Mataram, 29 Juli 2015.

Will Myanmar Refugees be Sheltered or Stranded in Malaysia?

by EM News August 07, 2015

Crossroads Shelter

Fleeing from prolonged conflict and persecution in Myanmar, hundreds of thousands of ethnic minorities find themselves living as refugees in neighbouring countries in Southeast Asia. In Malaysia alone, there are an estimated 150,000 refugees from Myanmar, with possibly a third of them being not being registered with the United Nations Refugee Agency (UNHCR).

In 2013, to highlight their stories and those of other migrant communities, EngageMedia began collaborating with Citizen Journalists Malaysia (CJMY) on Crossroads, an advocacy video project to teach migrant rights activists video production and distribution skills. 'In Search of Shelter' is part of the collection of 12 videos that were produced, and highlights the plight of the Myanmar refugee community in Malaysia.

In the video, asylum seekers share how they've united and combined resources to establish access to basic services like health clinics and primary schools for their children. However, they also face many hurdles related to the difficulties in getting registered as refugees with the UNHCR in Malaysia, such as how many of the teachers in the schools they set up are themselves arrested by the police due to their lack of legal status.

Malaysia, which has stated that it will not sign the UN convention on refugees, also does not have any legal framework for national asylum and does not distinguish between refugees and undocumented migrants, leaving refugees at constant risk of detention, deportation and abuse. An undercover investigation by Al-Jazeera in 2014 revealed that some refugees pay up to $1,000 for official refugee status in Malaysia, as part of an illegal trade allegedly involving the UN Refugee Agency itself.

At one of the community screenings of Crossroads we held in Malaysia, we found that 80 to 90% of those present have had personal experiences being harassed by the police or faced problems with permits and employers. One member of the audience pointed out that there have been incidences where even if they produce their registered refugee card or supporting letter, the document was simply torn up by the authorities that had approached them.

With continued reports on acts injustice and exploitation committed against refugees in Malaysia, it remains to be seen how its government and the UNCHR will effectively address this grave and growing situation.

Camp Chindwin: Short Film Lab, Short Film Fun

by cheekay cinco August 05, 2015
Camp Chindwin participants showcase their talent and creativity during the Short Film Lab activity. The resulting videos are a mix of hilarious and serious videos that give a glimpse of the environment and feel of the camp.

One of the most fun activities we did in Camp Chindwin was to have a Short Film Lab in the morning of the third day. The participants were grouped into eight teams and were tasked to plan, shoot, edit and submit short films in two and a half hours. The teams were given carte blanche as far as the topics were concerned. The resulting films was a testament to the talent, skill-level and creativity that abounded in the camp. More than that, the short films gave a snapshot of what life and times in Camp Chindwin was like. Team 6 did a film about the participant's impressions on the camp, capturing footage as the other teams worked on their short films. One of the teams did a short feature interview with Ju Ju, the woman who cooked all the meals for the camp venue. The interview, which was conducted in Burmese, tackled how Ju Ju found herself working at the Bago Centre. The team even managed to subtitle the edited video into English within the time frame! Another team did interviews with the staff that the centre, focusing on the ecological values of the venue. Yet another team captured the "wild life" in Camp Chindwin with a short film about the insects at the venue. One team did a short silent action film about one of the camp "rules": if you're late for the sessions, you either sing or dance (or both). The use of stop motion animation, one of the expertise of one of the participants, was a clever way to get "dialogue" in. Using finger puppets, one of the teams paid homage to the the "unofficial" Camp Chindwin song -- The Banana Song. Group 2, shot and edited an instructional video on coffee-making entirely on an Android phone.

The last short film was about the "myth" (that the team invented and propagated themselves) about what it means to see a snake in Bago.

All of the short films were screened during the closing of the camp.

The Short Film Lab was such a fun exercise, and I'm really glad that we did it. It was much-needed break from the discussions and technical skill sharing sessions, and provided the participants another way to work together.

Camp Chindwin: Building a Video for Change Movement in Southeast Asia

by Seelan Palay August 05, 2015

Camp Chindwin, our Southeast Asia Video Camp, brought together over 30 video activists, citizen journalists, and filmmakers in Myanmar in June this year, and I'm still trying to digest all the excitement from finally seeing it happen, and the reflections I've had afterwards.

As an activist and artist from Singapore, I've been using video in my work for over 10 years now, while closely following social movements from across Southeast Asia through video. From the ongoing struggles of garment workers in Cambodia, to the tragic modern history of Indonesia and the Philippines, to the mass public demonstrations held in neighbouring Malaysia, video has always been central to how I've come to understand the region and found inspiration to work for change within my own country, which, as of this year, would have spent 50 years under one-party rule and a state-controlled mainstream media landscape.

Through my work with EngageMedia over the years, I've come to meet fellow activists from the region with similar concerns and doing similar things, which has helped me build strong ties of affinity that last till today. EngageMedia has organised three previous regional gatherings, namely, Transmission, an Asia-Pacific video and technology camp in 2008, and Camp Sambel I and II, which were Bahasa-language video camps in 2010 and 2012. And while we've built a good network of video activists, I wasn't able to know if we'd gotten to the point of building a movement ― something I began thinking more about after the second global convening of the global Video for Change network, where I was asked to present a regional report on the "State of the Movement" in Southeast Asia.

In many ways, Camp Chindwin is a key step we're taking from maintaining a network, to building a movement. And one of the reasons it came at the most perfect time is the prevalence and reach of online video (and other forms of media) today, alongside state propaganda and oppression.

During a discussion at Camp Chindwin, a participant shared that in his country, average citizens, even in their 50s, are so disillusioned with the mainstream media that they want to buy smartphones with mobile internet plans to obtain independent information. This struck a chord with most of the participants of the camp, in whose countries the mainstream media is predominantly state-run or subject to heavy censorship.

Although Internet penetration rates have been steadily increasing in Southeast Asia (and there are still places where you can't even get a phone signal), in the past two to three years I've noticed a marked increase in the number of people from low-income groups, including migrant workers, who've acquired smartphones and affordable mobile internet.

As more members of the public find it easier to access alternative information online, activists, filmmakers, citizen journalists, and independent media organisations have come to find it easier (or perhaps more encouraging) to focus on producing and distributing video content. The frequency and extent of the video content that we are able to share today has meant that we are that much more able to assess the impact of our work.

Eight years ago, my colleagues in the region surely knew how to produce the videos that they currently are, but the questions often were, "How long would it take to upload, and how long would it take for someone to watch it? How many people would actually watch this, and how would I know they did anything about it?". For most of us, gone are the days of publishing one video every few months to be viewed at 240p, and wondering what happened to it after.

In Myanmar, media organisations such as Irrawaddy have been producing video discussions on topics ranging from ethnic conflict to media freedom topics the mainstream media would never discuss in depth or in detail. Other organisations including Mizzima, Kamayut Media, and Democratic Voice of Burma have all been publishing several videos daily. This too, is a far cry from back during the time of the Saffron Revolution, where footage for the award-winning film Burma VJ had to be secretly shot and smuggled out of the country. Today, the film can be viewed in its entirety on YouTube from within Myanmar.

Of course, these developments also have to do with the recent "opening up" of political spaces, but that did not happen in a vacuum. Increased access to online content has granted the people here access to a freer market of ideas, the ability to hear everyone's stories and tell their own, and spurred many to participate in public action. These actions, which include forums, rallies, and demonstrations, are being continuously documented on video and being put back online, growing awareness and activity in an upward cycle. It's a movement.

Hot under the collar from the pressure of this movement, the governments of Southeast Asia, including monarchies, military juntas, political dynasties, and pseudo-communist regimes which make up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), are trying to find a balance between having absolute control and losing it entirely. They evidently still haven't found a delicate way to do it, as critical films continue to be banned, film screenings raided, online videos blocked and taken down, and video makers arrested.

And as video is still seen as one of the most threatening forms of media by authoritarian entities, I believe that video must also still be one of the most effective forms of communication for social change.

Most of my conversations with Video for Change makers at Camp Chindwin and beyond have reinforced my view that this entire region is now in a state of social and political flux, for better or worse. In countries where even a one-person demonstration is a chargeable offense, the Internet opens up a world of possibility. And we've got this powerful tool, video, which we now have much greater means to produce and distribute, so what are we going to do with it?

In that regard, aside from the all the brilliant sharing of skills and engaging discussions that I witnessed at Camp Chindwin, the most important aspect of the event was that it brought us all to ask that question, together, and to begin to realize where and how we fit in this hopeful or volatile time.

Sharing Video Technology and More at Barcamp Myanmar

by Kyalyi August 03, 2015

A breezy location along the Ayeyarwady River, Pyay is the most interesting stop on the Yangon–Bagan Highway. The city, whose glory days date back to the ancient Pyu capital of Thayekhittaya, was the venue of Barcamp Myanmar 2015.


Representing EngageMedia, I participated in Barcamp Pyay, which was held over July 11 and 12 at a Basic Education School and attended by over 3,500 people. The camp was teeming with crowds of attendees delivering speeches and taking part in lively discussions.

The morning panel on the first day of the camp addressed opportunities for youth leadership in development, mostly in entrepreneurship, open-source and civic engagement.

On that day, I conducted a session called 'How to Make Films on Low Cost Devices', where over 20 people attended. I delivered this topic with the Yangon Heartz organization, who are holding the first Smart Phone Film Festival in Myanmar. I also briefly introduced how to deal with digital security issues for videos.

Since the Barcamp is an unconference which doesn't make use of any slide presentations, I just used entries in my notepad to deliver the main contents of the talk. This unconference format worked really well to bring people and ideas together in a non-formal setting.

On the second day, I ran 'How to Subtitle Online', where Myanmar Barcampers asked a lot of questions because they've had no experience in using online subtitling tools like Amara. This was a very active session and our room was pretty noisy from all the excitement!

After my presentations, I took part in other sessions and led discussions on topics such as 'Google Maps for Businesses', 'Social Networks and Innovation', and 'Love Problems of Youth', which was of course very popular!

In this Barcamp, the organizers focused not only on technology, but also agriculture, civilization, archaeology and education. This made Pyay Barcamp very different from the other Barcamps we've had in the past, and made it much more memorable for me. You all can have a look at all of the fun activities on the camp's Facebook page.

So, would you like to join the next Barcamp in Myanmar?

The Gender Talks at Camp Chindwin

by Dhyta Caturani July 28, 2015
During Camp Chindwin, our Southeast Asia Video Camp in Myanmar, there were two sessions specifically aimed at discussing women's issues in the realm of film making.

Camp Chindwin Women

In all of our events, we try to ensure the inclusion of gender perspectives. For starters, we push for a gender balance among the participants. We're not always successful however, since the film, video and even documentary industry, as any industry in public domain, is still dominated by men.

Our approach to Camp Chindwin, our Southeast Asia Video Camp, was no different from any other events that we organized in the past. But this time, we worked harder for the presence of more women film/video makers from the region by giving more exposure of our online application to women. And it paid off. Many great film/video makers in the region applied, and as a result we achieved a balanced gender composition.

Gender balance is always a good start, but applying gender perspectives in the work is a must, so that the women feel really present and own the space. While it is very important to treat gender issues as intersecting ones, having specific spaces to talk about women’s rights are needed.

With the open space methodology that we used, I offered two sessions specifically on gender. One was about what it means to be women filmmakers and the other one was on how to make films where women victims of violence were subjects. Both were discussions and experience sharing sessions.

The Gender Talks at Camp Chindwin

The first session on women filmmakers involved women from Myanmar, the Philippines, Indonesia and Singapore. It struck me, yet didn't really surprise me, that the experiences shared were very similar from one country to another. There was a slight different experience from the Philippines however, where the women’s movement has advanced more, compared to the other countries in the region.

The discussion was mostly around the experience of being women working in the film industry, whether as directors, camerapersons or editors. Most of the women shared how difficult it is to get film project opportunities compared to their male counterparts. We were trying to understand the reasons as to why the people running the industry believe more in the ability of men than women, especially when the films were about or to be shot in conflict zones. The latter always used the excuse of protecting women, while never attempting to investigate other factors that often times give an advantage to women in such situations.

The session also discussed how we, as women filmmakers, often have to work harder to prove ourselves and show that we are as qualified as men or even more. We came to discuss strategies on how we could work and be treated equally as men. We tried to find out what works, what doesn't, and came to an agreement to build a network of women filmmakers in Southeast Asia to support one another and share opportunities that might rise in the future. A network that we are currently working to make a reality.

Crossroads: Bringing Migrant Stories to Local Audiences

by EM News July 06, 2015

In June, our Crossroads video collection on migration was screened for the 15th time in Malaysia this year. The screening was hosted by the Migrant Ministry under the Kuala Lumpur Archdiocese Office of Human Development and attended by Malaysian parishioners of the Good Shepard Church.

Malaysia is one of the top destinations for migrant workers in Asia, where there are an estimated two million documented and two million undocumented migrant workers, according to a recent UN report. With limited coverage by the mainstream media and growing xenophobia, Crossroads screenings such as this one to an all-local audience provide good opportunities to foster empathy and understanding.

Cerita Cupin

An extensive discussion was held after the five selected films, which began with how the current system of oppression faced by migrants is unlikely to stop as it benefits many groups such as agents, enforcement officers and related business entities.

There was a question from the floor on whether the videos could be used as evidence or basis for police reports. It was explained by Fajar from migrant rights NGO Tenaganita that hard evidence such as documents, photographs and medical reports are needed, although reports can nonetheless still be lodged.

One of the audience members shared that she worked in a factory and even though all the workers there had legal documents, they were still harassed.  And when they tried to lodge a police report, they were told that the online reporting system at the police station was coincidentally offline.

The discussion then shifted to refugees and asylum seekers, where Fajar explained the difference and overlap between migrant workers, asylum seekers and refugees.

He added that although the United Nations Refugee Agency (UNHCR) was allowed to operate in Malaysia, they are also in a weak position because Malaysia has not ratified the UN Convention on Refugees. This means that the country does not officially recognise or accept asylum seekers and refugees and so is not required by law to provide medical, educational or any other facilities to the tens of thousands who are currently stateless there.

Revisiting the Past: Buru Islands

by Kartika Pratiwi August 05, 2015

Buru_1

More than 50 years on, a group of survivors revisit a prison camp in the Buru Islands. Buru is best known in Indonesia as a place where political prisoners used to be exiled and isolated because they were or were assumed as members of the Indonesian Communist Party (PKI/Partai Komunis Indonesia) during the New Order era.

The fall of New Order and the emergence of the Reformation Era in 1998 have triggered ex-prisoners to revisit the prison without fear. They tell stories of their suffering in silence, memories about loss, and unspeakable trauma while trying to recall the violence that happened in that different period. There are many accounts of people who lost their lives simply because they had the same name as someone the authorities were looking for.

Kotak Hitam Forum has been working to document these stories on video, and screening them to students in classroom settings to encourage better understanding and debate on history. One such story is that of Mia Bustam and Lekra, a social movement made up of artists and writers which was banned by the then President Suharto (view subtitled version here).

It's said that there are 224 prisoners who do not want to go home and remain living in Buru farming in paddy fields as it has fertile land, which shows that they are dealing with the past, ignoring marginalization and stigma. But some others, surely, wanted to go back to Java and other places in Indonesia.

In 1978, Hersri Setiawan, one of the ex-prisoners, was going to back home. He said, “Buru was a symbol of slavery, a symbol that I was not free. But I wanted to be free, whatever might happen on Java. However, Buru is a part of my life that cannot be taken from me.”

Understanding Myanmar Through Discussion

by Kyalyi July 02, 2015

What is the state of freedom of the press in Myanmar, which is currently the 9th most censored country in the world? This and other questions are addressed by Irrawaddy Media, an independent media organisation covering Myanmar and Southeast Asia from a Myanmar perspective.

In this blogpost, we highlight three videos from Dateline Irrawaddy, their discussion programme which features members of Myanmar’s media landscape, civil society and government.

Freedom of Press in Myanmar

The Committee to Protect Journalists (CPJ) has ranked Myanmar the 9th most censored country globally in 2015. Despite recent reforms, at least 20 journalists have been arrested since 2013 and 12 media workers are currently serving prison sentences.

This episode of Dateline discusses press freedom in the country with speakers U Kyaw Zwa Moe, Editor of the English edition of The Irrawaddy, U Ko Ni, High Court Advocate and Ko Myint Kyaw, Secretary of the Myanmar Journalist Network.

Peace Process and Women's Safety


A discussion on the guarantee of women’s lives in civil war zones following the gang-rape and murder of two Kachin Christian school teachers in their church compound in the Northern Shan State.

The participating speakers include Ko Kyaw Kha, an Irrawaddy reporter and Moon Nay Li from the Kachin Women's Association in Thailand (KWAT).

The 2015 General Election


Myanmar’s next general election is scheduled to happen in late October or early November this year. Irrawaddy asks special guest speaker U Tin Aye, Chairman of the Union Election Commission (UEC), about the credibility of the upcoming polls.

View more discussions and special report videos from Irrawaddy Media here.