versi cetak dengan komentar

Presiden SBY Jangan Habiskan Waktu dengan Pertemuan G8
Dikirim oleh : Jaringan Advokasi Hak atas Pangan
Pada tanggal : 08-07-2008, 22:22
nasional / globalisasi / press release

Pernyataan Sikap Terhadap Kunjungan Presiden RI ke pertemuan G8 di Jepang

Kami, Jaringan Advokasi Hak atas Pangan, mengecam keberangkatan Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri KTT G8 yang akan dilaksanakan di Toyako, Hokkaido. Dalam pertemuan ini, Presiden rencananya akan berbicara tentang masalah keamanan pangan (food security) yang saat ini melanda dunia.

Krisis pangan yang saat ini terjadi, bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan G8, sebagai kumpulan negara-negara industri maju juga berkontribusi terhadap terjadinya krisis pangan yang ditandai kenaikan harga bahan pokok.

Krisis pangan yang terjadi, tidaklah disebabkan karena kurangnya produksi pangan seperti yang didegang-degungkan dalam Food Summit yang diadakan pada bulan Juni 2008 kemarin. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, krisis pangan yang sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan disebabkan karena hilangnya akses masyarakat terhadap alat-alat produksi, seperti tanah, air dan benih, serta hilangnya akses terhadap pasar lokal akibat serbuan impor. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh Food Summit 2008, untuk mempercepat liberalisasi pasar pangan dan investasi teknologi pertanian tidaklah tepat. Malah akan memperparah tingkat kelaparan dan krisis pangan yang terjadi di pedesaan.

Siapa yang diuntungkan dari pertemuan Food Summit? Tak lain adalah negara-negara maju, yang memiliki modal untuk melakukan investasi teknologi tinggi pertanian yang bahkan tidak bisa diduplikasi oleh petani-petani kita. Dan negara-negara maju itu direpresentasikan oleh negara-negara anggota G8.
Sehingga, berbicara di depan forum G8 tentang keamanan pangan berarti Presiden bukanlah berbicara tentang pemenuhan hak atas pangan warga negaranya tetapi berbicara tentang uang dan modal lainnya yang sudah terbukti tidak berkontribusi terhadap warga negara Indonesia yang mati kelaparan.

Untuk itu, kami menyerukan kepada Presiden, dari pada menghabiskan waktu berbicara di Forum G8 untuk segera:

Terkait sumberdaya alam dan pengelolaannya
1. Melaksanakan Reforma Agraria, bukan sekedar distribusi lahan tetapimerombak keseluruhan struktur penguasaan lahan yang paling besar saat ini dikuasai oleh perkebunan dan diikuti dengan pemberian insentif serta perbaikan akses pedesaan.
2. Menjamin luas lahan pertanian pangan dan menghentikan berbagai konversi lahan pangan.
3. Melindungi akses petani terhadap benih dan hak petani untuk mengembangkan dan memproduksi benih sendiri tanpa harus takut akan tuduhan kriminalisasi dan tuntutan dari perusahaan benih besar.
4. Melindungi akses petani terhadap air dan menghentikan dominasi-dominasi perusahaan air minum mineral terhadap sumber-sumber air.
5. Membuat kebijakan yang melindungi sumber kehidupan rakyat dari ekspansi industri perkebunan dan hutan tanaman monokultur seperti kelapa sawit, karena ekspansi agresif industri ini mengancam ketahanan pangan rakyat.
6. Memajukan pertanian berkelanjutan dan mendorong penggunaan kearifan lokal yang ramah lingkungan dalam pengelolaan pertanian.

Terkait perdagangan yang adil
7. Menghentikan impor produk pangan yang dapat dihasilkan di dalam negeri dan mengusahakan swasembada pangan.
8. Menjamin harga di tingkat petani sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memberikan subsidi kebutuhan pokok untuk masyarakat perkotaan.
9. Memonitor dan mengatur ruang gerak perusahaan transnasional dan kelompok bisnisnya dalam penguasaan aset, proses dan distribusi hasil produksi. Kami secara khusus mengingat tentang tindakan perusahaan Cargill yang 'menyimpan' stok kedelai tak kala masyarakat sedang gelisah akibat kelangkaan bahan pangan tersebut.

Diatas semua itu, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk membuktikan kemampuannya membawa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta, 4 Juli 2008

Jaringan Advokasi Hak atas Pangan, terdiri dari Aliansi Petani Indonesia - Jakarta, Bina Desa - Jakarta, Community Alliance for Pulp paper Advocacy (CAPPA) - Jambi, Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS) - Jakarta, Kediri Bersama Rakyat (KIBAR) - Jawa Timur, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) - Bogor, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) - Jakarta, Solidaritas Perempuan - Jakarta, Yayasan Alam Lestari Masyarakat Maju dan Sejahtera (Almamater), Merauke - Papua , Yayasan Ayu Tani - Nusa Tenggara Timur, Yayasan Jaya Lestari Desa (Jalesa), Toraja - Sulawesi Selatan, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Yayasan Madafaku - Nusa Tenggara Barat, Yayasan Satyadarma Mataram - Nusa Tenggara Barat

kirimkan komentar

printable version with comments